Hal ini disampaikan oleh Direktur Center for Petroleum and Energy Economics Studies (CPEES) Marwan Batubara dalam diskusi 'Investasi Asing dan Nasionalisme Ekonomi: Indonesia Tidak untuk Dijual' di Hotel Century, Jakarta, Senin (8/11/2010).
"Penerimaan negara dalam APBN belum optimal. Defisit APBN terus terjadi yang menyebabkan stok utang bertambah dan menjadi beban di jangka panjang," jelasnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Setiap tahun, utang yang diperoleh Indonesia sama besarnya dengan utang yang dibayar Indonesia. Utang-utang ini juga menjerat pemerintah dengan berbagai persyaratan yang mengikat. Pencairan utang seringkali dilakukan terlambat sehingga pemanfaatannya tidak optimal," tutur Marwan.
Seperti diketahui, utang pemerintah Indonesia periode Januari-September 2010 tercatat sebesar Rp 1.653,59 triliun. Angka ini bertambah Rp 62,93 triliun dibandingkan akhir tahun 2009 yang sebesar Rp 1.590,66 triliun.
Pada kuartal III-2010, Badan Pusat Statistik (BPS) juga mengumumkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,8%.
Menurut Marwan, pertumbuhan ekonomi yang dibangga-banggakan pemerintah percuma jika penerimaan pajak masih melempem. Hal ini terlihat masih banyaknya persoalan yang belum bisa diselesaikan oleh Ditjen Pajak.
"Untuk masalah pajak, tax ratio masih rendah 13,7%. Sampai sekarang blm ada tindakan yang tegas dari pajak. Dan KKN masih ada di Ditjen Pajak," tukas Marwan.
(dnl/qom)










































