Dikritik Banyak Data Berbeda, BPS Curhat

Bandung -

Badan Pusat Statistik (BPS) mengakui sering mendapatkan berbagai komentar bahkan dianggap menyesatkan ketika data yang dikeluarkannya berbeda jauh dengan data yang dikeluarkan lembaga lain. Salah satu hal yang sering diperdebatkan adalah data jumlah kemiskinan yang dikeluarkan BPS dimana berbeda jauh dengan data jumlah kemiskinan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia (World Bank).

Kepala Biro Humas dan Hukum BPS Sairi Hasbullah mengatakan angka kemiskinan yang dikeluarkan BPS terakhir mencapai 35 juta orang sedangkan Bank Dunia itu mencapai 100 juta.

"Ini kan selalu muncul perdebatan, dimana publik menilai angka BPS tidak benar yang benar itu Bank Dunia," ujar Sairi dalam paparannya disela acara Media Workshop BPS, di Hotel Golden Flower, Jalan Asia-Afrika, Bandung, Sabtu (13/11/2010).

Sairi menegaskan, pada dasarnya Bank Dunia itu menggunakan data BPS untuk mendapatkan data kemiskinan di Indonesia. "Tidak pernah ada Bank Dunia itu mengumpulkan data kemiskinan apapun. Bank Dunia sesungguhnya menggunakan data BPS namun angkanya dan acuannya saja dia menggunakan dollar," tegas Sairi.

Dalam paparannya ia mencontohkan, kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk perhitungan terakhir BPS standar kemiskinan itu ditetapkan sekitar Rp 200.000 di mana pemenuhan untuk makanan sebesar perbulan dan Non Makanannya.

"Nah Bank Dunia itu tetap saja menggunakan data BPS namun standar kemiskinan yang dirubah. Misalnya menggunakan US$ 2 dollar per hari. Maka perbulan bisa saja mencapai Rp 500.000 bahkan Rp 1 juta," ungkapnya.

Oleh karena itu, Sairi mengatakan, dalam memahami data kemiskinan adakalanya memperhatikan dan memahami varian spektrum didalamnya yang multidimensi dan sulit diukur. "Data kemiskinan bisa diinterpretasikan berbeda-beda namun pada dasarnya apa yang disampaikan BPS itu apa adanya," ungkapnya.

Sebelumnya pada acara pembukaan Media Workshop Kepala BPS Rusman Heriawan menegaskan seluruh data yang dipaparkan kepublik itu tanpa rekayasa.

"Tidak bisa ya kalau rekayasa. Kalau kita melakukan rekayasa statistik itu artinya kita minta pengaruhi 15.000 orang pengawas atas petunjuk kepala BPS. Apa kata dunia? itu tidak bisa saya lakukan," jelas Rusman.

Menurut Rusman ketika BPS melakukan rekayasa data dan terbukti maka dirinya siap untuk mundur dari jabatannya. "Kalau itu terjadi, saya sudah tidak menjadi kepala BPS lagi. Karena yang dituntut itu akuntabilitas. Urusan statistik itu urusan ibadah juga dalam konteks statistik yang benar," jelas Rusman.

(dru/ang)