Keidanren Tertarik Garap Proyek PPP di RI

Tokyo - Presiden Federasi bisnis Keidanren (Kadin Jepang), Hiromasha Yonekura bertemu dengan Wakil Presiden Boediono di Tokyo. Mereka menyatakan sangat tertarik untuk mengambil bagian dalam proyek-proyek yang berbasis Public Private Partnership (PPP) di Indonesia.

"Mereka sangat menunggu restrukturisasi peraturan pemerintah tentang PPP itu," kata Juru Bicara Wapres, Yopie Hidayat, usai pertemuan yang berlangsung di The Prince Park Tower Hotel, Tokyo, Senin (15/11/2010).

Menurut Yopie, Keidanren yakin skim PPP ini merupakan cara yang terbaik untuk membangun proyek-proyek di Indonesia. Dengan PPP, pembiayaan proyek akan lebih. Selain itu, kendala-kendala seperti pembebasan tanah juga mudah diatasi.

Yopie mengatakan, PPP ini sudah dua hingga tiga kali dibahas di Kantor Wapres. Nantinya seluruh proyek kementerian dan lembaga akan berada satu payung di Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM).

Dalam pembicaraan selama kurang lebih 30 menit itu, Keidanren dan Boediono juga membahas mengenai relokasi industri-industri yang berada di Jepang ke Indonesia, terutama industri manufaktur. Keindanren memandang Indonesia bisa menjadi lahan industri manufaktur baru selain China (China +1).

"Kemudian mereka juga berminat pada konsep koridor pertumbuhan. Seperti diketahui kan Pak Hatta menggagas 6 koridor pertumbuhan. Mereka ingin mengembangkan Jawa dan Sumatera," lanjutnya.

Kendati demikian, Kaidanren mengaku sedikit mengalami kendala pembiayaan untuk proyek-proyek yang besar di Indonesia. Karena itu mereka meminta bantuan Indonesia untuk mendorong Japan International Cooperation Agency (JICA) serta Japan Bank for International Cooperation (JBIC) memberi bantuan.

"Menurut Keidanren, proyek-proyek infrastruktur yang besar membutuhkan modal yang besar. Kalau diserahkan kepada dana korporasi, akan repot. JICA dan JBIC kan bekerjasama juga dengan perusahaan-perusahaan swasta," tutup Yopie.

Dalam pertemuan di lantai 32 hotel di tengah Tokyo, Wapres didampingi oleh sejumlah menteri. Mereka antara lain Menko Perekonomia Hatta Rajasa, Mendag Mari Elka Pangestu, Menteri Bappenas Armida Alisjahbana, Menkeu Agus MArtowardjojo, dan Menteri Perindustrian MS Hidayat.
(irw/dnl)