RI Belum Mau Ikut-ikutan Perdagangan Bebas APEC

Jakarta - Pemerintah Indonesia masih belum berminat untuk ikut menyetujui pelaksanaan perdagangan bebas Asia-Pasific (Free Trade Area of the Asia-Pacific/FTAAP) alasannya karena belum siap.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan gagasan kerja sama transpasifik sebenarnya telah digagas oleh Amerika Serikat pada 1999. Hal ini kemudian didukung oleh beberapa negara lain seperti Peru dan Singapura dalam forum APEC di Yokohama Jepang, pekan lalu. Namun, tidak semua negara-negara dalam forum APEC menyetujui penerapan FTAAP tersebut, termasuk Indonesia.

"Jadi seluruh anggota APEC belum satu kesepakatan soal itu. Indonesia menganggap lebih bagus menyelesaikan Doha Round (putaran Doha) dulu, kita harus fokus. Jangan melompat ke Trans Pacific agreement dulu," ujar Hatta di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (18/11/2010).

Hatta menilai pemerintah Indonesia akan lebih fokus pada kepentingan nasional dengan memperkuat perdagangan dalam negeri, karena saat penerapan FTAAP tersebut akan banyak tarif yang nol persen.

"Itu banyak yang tarifnya nol persen dengan seketika, dan itu kita harus memerhatikan kepentingan nasional. Jangan asal ikut saja, kita harus melihat kesiapan kita. Memperkuat building institusi," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menyatakan hal senada bahwa prioritas Indonesia adalah untuk menyelesaikan putaran Doha selama perundingan perdagangan global daripada ikut serta dalam pimpinan perdagangan bebas prakarsa AS Asia-Pasifik.

Seperti diketahui, anggota-anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) berusaha untuk mencapai kesepakatan dalam pembukaan perdagangan global, tapi saat ini pembicaraan putaran Doha jadi mogok sejak Juli 2008.

Para pemimpin APEC diharapkan berjanji untuk mengambil langkah-langkah untuk membuat Free Trade Area of the Asia-Pacific (FTAAP) luas di wilayah tersebut, 44% dari perdagangan dunia dan 53% dari output ekonomi global.

Salah satu 'hambatan pembangunan' untuk FTAAP adalah TPP yang akan menghubungkan sembilan negara.

(nia/dnl)