Agus Marto: Pemerintah Tak Hilangkan Subsidi BBM, Tapi Mengarahkan

Jakarta - Tahun depan pemerintah akan melarang penggunaan subsidi BBM untuk mobil produksi 2005 ke atas atau seluruh mobil pribadi. Lewat kebijakan ini pemerintah tidak bermaksud untuk menghilangkan subsidi BBM.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Agus Martowardojo ketika ditemui di kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (23/11/2010).

"Tidak ada maksud subsidi itu kemudian dihilangkan, jadi harus diperbaiki agar lebih terarah," ujar Agus.

Agus mengatakan, saat ini saja volume konsumsi BBM bersubsidi akan melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 36,5 juta kiloliter (KL). Beruntung saat ini harga minyak masih rendah dan nilai tukar rupiah cukup kuat. Sehingga pemerintah tidak memerlukan tambahan dana lagi untuk menutupi tambahan kuota BBM bersubsidi.

"Kita dengar bahwa itu bisa naik sampai angka yang cukup tinggi, di-confirm bahwà sampai akhir 2010 akan ada jumlah peningkatan menjadi 38,3 juta kiloliter. 38,37 itu cukup tinggi," ujar Agus.

Ditambahkan Agus, pemerintah akan melaporkan hal tersebut kepada Komisi VII DPR RI dan menjelaskan alasan kenapa bisa melampaui target.

"Nanti di awal masa sidang Desember, menteri ESDM akan menjelaskan. Saat ini, kami dari keuangan ini yang penting supaya 36,5 juta KL itu bisa terpenuhi karena salah satu yang menjadi tantangan Indonesia adalah kita harus jaga subsidi jangan terlalu besar," jelasnya.

Diakui Agus, pemerintah masih mempunyai anggaran yang cukup walau realisasi konsumsi BBM bersubsidi tahun ini melampaui target menjadi 38,3 juta KL.

"Di anggaran 2010, kita masih memiliki anggaran kalau seandainya subsidi BBM itu lebih dari 36,5 juta KL sampai ke 38 juta KL karena memang nilai tukar lebih baik dari anggaran. Secara keuangan tidak apa-apa, tapi secara volume melebihi kuota dan harus meminta persetujuan DPR," pungkasnya.
(nia/dnl)