Premium Dibatasi, Tapi Baru 35% SPBU yang Punya Tangki Pertamax

Jakarta - Dari 2.800 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terletak di Jawa-Bali, ternyata baru 35% yang memiliki tangki khusus untuk pertamax. Ini jadi kendala khusus untuk kebijakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi di 2011.

Demikian disampaikan oleh Ketua Umum Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas  Bumi (Hiswana Migas) Migas Eri Purnomohadi kepada detikFinance, Kamis (25/11/2010).

"Jadi dari 2.800 SPBU di Jawa-Bali, baru 35% yang punya tangki khusus BBM non subsidi. Jadi jumlahnya sedikit sekali, belum ada setengahnya. Kalau dilihat, di jalur Pantura di luar tol itu banyak SPBU yang belum mempunyai tangki pertamax," tutur Eri.

Eri mengatakan, ini harus menjadi perhatian pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM. Harus dicari jalan keluar secara bersama-sama sehingga semua SPBU mempunyai tangki BBM non subsidi untuk menunjang kebijakan pembatasan BBM bersubsidi di 2011.

"Kami ingin pemerintah menyiapkan skema pembiayaan untuk SPBU. Apakah itu dibantu lewat fasilitas kredit. Dulu zaman Pak JK kami dibantu, dipertemukan dengan bank dan semua stakeholder dalam satu forum sehingga masalah cepat selesai," papar Eri.

Investasi tangki BBM ini memang tidak sembarangan, meskipun Eri tak mau mengatakan besaran biayanya, namun pengusaha SPBU butuh penjaminan dari pemerintah sehingga skema kredit bisa turun.

Apalagi pembatasan BBM subsidi ini tinggal sebulan lagi dilaksanakan. Jadi pemerintah harus cepat bergerak, sehingga infrastruktur untuk
mendukung kebijakan tersebut dapat terpenuhi.

Pemerintah menyiapkan 2 opsi untuk mekanisme pengaturan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada tahun depan. Opsinya antara larangan menggunakan BBM bersubsidi untuk semua mobil plat hitam atau mobil di atas tahun 2005.

Hal itu dilakukan seiring terus meningkatnya konsumsi BBM akibat meningkatnya pertumbuhan kendaraan. Akibatnya, konsumsi BBM pada tahun 2010 ini saja sudah melebihi jatah APBN.

Untuk tahun ini saja, konsumsi BBM diprediksi melonjak menjadi 38 juta kiloliter, di atas jatah APBN 2010 sebanyak 36,5 juta kiloliter. Tanpa pembatasan BBM bersubsidi pada tahun 2011, Menko Perekonomian Hatta Rajasa memperkirakan konsumsi akan meningkat lagi sebanyak 10%.

(dnl/qom)