Pemerintah Belum Ingin 'Paksa' Konsumen Beralih ke BBG

Jakarta - Pemerintah belum berniat mengajukan opsi pembatasan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan mengalihkannya ke Bahan Bakar Gas (BBG) meski opsi tersebut sangat bagus. Hal ini karena belum tersedianya infrastruktur untuk menyediakan BBG.

"Kita semua setuju kalau gas yang ada semua kita mau pakai itu," ujar Menko Perekonomian Hatta Rajasa saat ditemui di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (26/11/2010).

Namun, menurut Hatta, hal tersebut masih sulit dilakukan. Pasalnya, Indonesia belum memiliki infrastruktur untuk penyediaan gas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk merealisasikan rencana pengalihan bahan bakar tersebut.

"Tapi kita memerlukan waktu yang lama untuk membangun infrastrukturnya, penyediaan gasnya, sekarang masih sangat terbatas. Kita masih memikirkan untuk industri, pupuk dan sebagainya. Tapi kita memikirkan itu," jelasnya.

Sebagai informasi, pemerintah telah menyiapkan 2 opsi untuk penghematan penggunaan BBM bersubsidi pada tahun depan. Opsi pertama, ujar Hatta, semua plat hitam tidak mendapatkan BBM bersubsidi. Hanya plat kuning roda 4 dan 3 serta nelayan yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi.

"Tahun depan hanya 2 opsi, pasti tanggal 1 Januari sudah bisa kita mulai. Opsi pertama, apakah hanya plat kuning roda 4 dan 3 plus nelayan yang menerima subsidi, plat hitam tidak tentu. Nelayan itu karena kecenderungan melautnya lebih jauh, jadi butuh lebih besar,"

Sedangkan opsi kedua, BBM bersubsidi tidak diberikan pada kendaraan plat hitam tahun 2005 ke atas. Sedangkan untuk kepastian mana opsi yang akan diberlakukan pada 1 Januari tahun depan, pemerintah akan membahasnya pada sekitar 6-9 Desember 2010.

"Antisipasi mengenai hal ini masih dilakukan pembicaraan dengan dewan," tandasnya.

(nia/qom)