DPR Masih 'Gantung' Rencana Pembatasan Premium di 2011

Jakarta - Rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi di 2011 belum disikapi tegas oleh Komisi VII DPR. Dalam rapat dengan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, Komisi VII baru akan memberikan keputusan Kamis, (9/12/2010).

Pimpinan rapat tersebut yakni Zainuddin Amali mengatakan, dirinya mewakili fraksi Golkar belum memberikan sikap apapun karena dalam rapat tersebut, BPH Migas belum jelas menyampaikan usulannya.

"Apa yang mau kita bahas, (dari pemerintah) belum ada usulannya. Kalau yang di media yang jadi pegangan, nanti pemerintah bilang masih wacana, kami tidak berani menyampaikan seperti apa sikap kami, belum ada kejelasan," ujarnya usai rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/12/2010).

Menurut Zainuddin, pemerintah baru akan menyampaikan usulan resmi pembatasan BBM pada hari Kamis nanti. Setelah itu baru DPR bisa memutuskan menolak atau menerima.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi VII Effendi Simbolon mengatakan, rencana pemerintah untuk membatasi konsumsi BBM bersubsidi sama saja dengan kenaikan harga BBM.

"Ini bukan pembatasan BBM, karena pembatasan ini melanggar hakikat subsidi itu sendiri. Pembatasan apa yang dibatasi? Karena menurut pemerintah ini adalah penghematan, karena anggaran yang dihemat untuk keperluan lain. Jadi ini adalah penghilangan subsidi secara paksa," jelas Effendi.

Seperti diketahui, pemerintah menyiapkan 2 opsi untuk mekanisme pengaturan konsumsi BBM bersubsidi pada tahun depan. Opsinya antara larangan menggunakan BBM bersubsidi untuk semua mobil plat hitam atau mobil di atas tahun 2005.

Hal itu dilakukan seiring terus meningkatnya konsumsi BBM akibat meningkatnya pertumbuhan kendaraan. Akibatnya, konsumsi BBM pada tahun 2010 ini saja sudah melebihi jatah APBN.

Untuk tahun ini saja, konsumsi BBM diprediksi melonjak menjadi 38 juta kiloliter, di atas jatah APBN 2010 sebanyak 36,5 juta kiloliter. Tanpa pembatasan BBM bersubsidi pada tahun 2011, konsumsi akan meningkat lagi sebanyak 10%.
(dnl/qom)