.webp)
Anggota Komisi VII DPR Romahurmuziy mengatakan pemerintah belum siap untuk menerapkan program pembatasan BBM subsidi. Sebab banyak dampak-dampak negatif yang belum siap untuk dicegah.
"Pembatasan ini harus dibarengi dengan mencegah dampak yang mungkin muncul, yaitu mencegah manipulasi, kenapa? Angkutan umum maksimum 6-8 rute, bisa saja dia jualan BBM bersubsidi itu 40 liter. Sehari bolak-balik apa mekanisme kontrolnya?" kata pria yang akrab disapa Romi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (8/12/2010).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Romi, untuk mencegah 'pasar gelap' ini paling tidak harus ada 3 kesiapansiap yang harus dipenuhi oleh pemerintah yaitu kesiapan infrastruktur, kesiapan sosialisasi dan kesiapan identifikasi oleh petugas di tingkat SPBU.
Sebagai informasi, Komisi VII DPR yang membidangi masalah energi sampai kini belum memberikan sikap terhadap rencana pemerintah membatasi BBM bersubsidi di 2011. Komisi VII rencananya baru akan memberikan keputusan terhadap usulan tersebut pada Kamis (9/12/2010) saat rapat dengan Menteri ESDM.
Seperti diketahui, pemerintah menyiapkan 2 opsi untuk mekanisme pengaturan konsumsi BBM bersubsidi pada tahun depan. Opsinya antara larangan menggunakan BBM bersubsidi untuk semua mobil plat hitam atau mobil di atas tahun 2005.
Hal itu dilakukan seiring terus meningkatnya konsumsi BBM akibat meningkatnya pertumbuhan kendaraan. Akibatnya, konsumsi BBM pada tahun 2010 ini saja sudah melebihi jatah APBN.
Untuk tahun ini saja, konsumsi BBM diprediksi melonjak menjadi 38 juta kiloliter, di atas jatah APBN 2010 sebanyak 36,5 juta kiloliter. Tanpa pembatasan BBM bersubsidi pada tahun 2011, konsumsi akan meningkat lagi sebanyak 10%. (dnl/dnl)
