Tak Bisa Tekan Korupsi, Anggaran Daerah Terancam Dipangkas

Jakarta - Pemerintah pusat menyatakan mulai serius untuk memberantas praktik korupsi di daerah. Pemerintah Daerah diminta serius membuat rencana aksi pemberantasan korupsi, jika tidak, anggaran terancam dipangkas.

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Bappenas Bambang Sutedjo mengakui saat ini pungutan liar (pungli) masih terjadi dalam proses pelayanan kepada masyarakat di banyak daerah.

"Disinyalir di suatu daerah ada pungutan liar dan pengurusan KTP, KK sulit," ujarnya di sela acara Peluncuran Pedoman Umum Rencana Aksi Daerah (RAD) Pemberantasan Korupsi di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (9/12/2010).

Namun, Bambang menyatakan sejak adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2010 dan gencarnya Komisi Pemberantasan Korupsi menindak pelaku korupsi, tindakan pungli yang merupakan 'korupsi kecil-kecilan' mulai berkurang

"Sejak Inpers itu ada dan KPK gencar, maka sudah mulai berkurang," jelasnya.

Bambang menyatakan tindakan penindakan saja tidak cukup. Oleh karena itu, perlu adanya sistem yang permanen guna mencegah praktik-praktik KKN. Dengan begitu perlunya rencana aksi untuk memberikan pedoman daerah menyusun rencana strategis dalam mencegah KKN di daerahnya masing-masing.

"Kalau penindakan saja, capek. Kita fokuskan pada pencegahan. Kan korupsi itu terjadi karena ada kesempatan dan niat. Nah, kesempatannya ini yang kita tutup," tegasnya.

Dalam RAD Pemberatasan Korupsi terdapat banyak nilai strategis, seperti pembenahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik guna menutup peluang terjadinya praktik korupsi.

Selain itu, strategi pemberantasan korupsi dalam RAD Pemberantasan Korupsi saat ini lebih banyak mengarah pada pembenahan struktur, manajemen, dan budaya kelembagaan Pemerintah Daerah.

Bagi daerah-daerah yang siap dengan RAD Pemberantasan Korupsi yang tepat dan jaminan penganggaran yang sesuai dengan ketentuan berlaku pada tahun depan akan diberikan reward, sedangkan bagi yang belum menyiapkan rencana strategi pemberantasan korupsi akan mendapatkan punishment dengan pemotongan anggaran untuk daerahnya.

"Misalnya dia minta uang Rp 100 miliar untuk buat jalan 100 km, kalau di akhir tahun cuma jadi 80 km, ini kan ada apa-apanya, kenapa bisa begitu? Kalau tidak bisa dijelaskan maka akan kita potong anggarannya di tahun depan," ujar Bambang.

Jika semua daerah bisa menjalankan rencana strategis pemberantasan korupsi di daerahnya, Bambang menyatakan Indonesia dapat memperoleh nilai 5 untuk IPK.

"Dulu itu kan IPK kita 1,8 terus naik jadi 2,8. Saya waktu itu bilang bisa capai 8, karena Malaysia saja sudah dapat 5. Tapi yang lain bilang, 5 saja sudah hebat, terlalu ambisius kalau 8. Ya sudah 5 untuk tahun 2014," tandasnya.

(nia/dnl)