Mayoritas SPBU Riau Tak Punya Tangki Pertamax

Pekanbaru - Pertamina Wilayah Riau-Kepri diminta menunda penerapan kebijakan rencana penggunaan BBM non subsidi untuk kendaraan pribadi sebelum infrastruktur tersedia. Pasalnya, sebagian besar SPBU di Riau belum memiliki pengisian BBM Pertamax.

“Ini perlu kita ingatkan, kepada Pertamina Wilayah Riau-Kepri untuk tidak gegabah membuat kebijakan penggunaan Pertamax tanpa ada perencanaan yang matang. Pertamina harus terlebih dahulu membangun infrastruktur dan transportasi pendistribusian BBM Pertamax itu sendiri,” kata Ketua Komisi A, DPRD Riau, Bagus Santoso dalam perbincangan dengan detikFinance, Sabtu (11/12/2010) di Pekanbaru.

Menurut politikus PAN ini, bila pemerintah tidak menyiapkan segala infrastruktur yang dimaksud, maka dengan sendirinya kebijakan penerapan BBM Pertamax jusrtu akan menimbulkan kekacauan di Riau. Sejauh ini ketersediaan SPBU dengan pengisian Pertamax baru terpusat di sejumlah kota saja.

“Riau ini ada 11 kabupaten dan kota. Namun kita perkirakan dari seluruh SPBU di Riau diperkirakan tak sampai 30 persen yang menyediakan Pertamax. Kalau pemerintah lantas menerapkan kebijakan pada tahun depan tanpa didukung infrastruktur, maka percayalah hanya akan menimbulkan masalah baru saja,” kata Bagus.

Masih menurut Bagus, sejauh ini malah ada kabupaten di Riau yang tidak memiliki SPBU. Misalnya saja Kabupaten Bengkalis, tepatnya di Pulau Bengkalis, Pulau Rupat dan Kabupaten Meranti tidak memiliki SPBU. 

“Jangankan ketersediaan Pertamax, SPBU saja tidak ada di Bengkalis dan Meranti tidak tersedia. Di dua wilayah ini baru ada setingkat APMS. Ini belum lagi pendistribusiannya yang kadang terlambat sampai di sejumlah pulau-pulau kecil di Riau,” papar Bagus.

Karena itu, Bagus mengingatkan agar Pertamina Wilayah Riau-Kepri harus melihat fakta di lapangan bahwa Riau sesungguhnya saat ini belum siap untuk menjalankan penerapan BBM Pertamax tersebut. Pemerintah Provinsi Riau pun diharapkan dapat memberitahukan kepada Pertamina Pusat bahwa infrastruktur pengisian BBM di Riau masih minim.

“Kita ingatkan pemerintah jangan asal menerapkan kebijakan tanpa menyediakan fasilitasnya,” kata Bagus.

(cha/ang)