Pembatasan BBM Subsidi Banyak Syaratnya

Jakarta - Kebijakan pemerintah terkait pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi yang jika disetujui akan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2011 dinilai membutuhkan banyak syarat dan prasyarat. Salah satunya adalah infrastruktur SPBU yang memadai.

"Akan sangat banyak prasyaratnya, salah satunya adalah pembenahan infrastruktur bagi SPBU," ujar kata Latif Adam, selaku Ekonomis LIPI dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta (11/12/2010).

Ia menjelaskan, SPBU yang belum memiliki tangki dan dispenser membutuhkan nilai investasi dengan kisaran Rp 200 juta. Jumlah tersebut tidak banyak, dan butuh persiapan waktu pula.

"Kita juga butuh persiapan infrastruktur terhadap transportasi massal, kan kalau kemungkinan kebijakan pembatasan ini jadi, berarti akan ada peralihan menggunakan transportasi umum. Kita ada persiapan enggak di situ? Karena kan belum ada persiapan matang sampai saat ini," imbuhnya.

Belum lagi, dijelaskan Adam, diperlukan adanya monitoring dan evaluasi yang ketat terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut nantinya. Karena diperkirakan bisa memicu adanya black market dan penimbunan.

"Kita juga butuh ada sosialisasi intens, sehingga agar masyarakat tidak kaget kalau-kalau harus beralih membeli Pertamax (BBM Non Subsidi)," ujar Adam.

Terkait hal tersebut, Adam khawatir ke depannya akan ada pengurangan dari Pertamina terhadap pemberian jatah BBM bagi masyarakat dan juga dengan makin bertambahnya tekanan terhadap Pertamina di masyarakat yang tingkat kepercayaannya rendah dibanding SPBU asing.

"Kemungkinan besar akan persaingan yang sangat ketat," imbuhnya.

(ang/ang)