Tanpa Pembatasan, Subsidi BBM Bisa Bengkak Rp 7 Triliun

Jakarta -

Pemerintah telah memperhitungkan jika tidak dilakukan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi maka pemerintah harus menambah anggaran alokasi untuk subsidi BBM sebesar Rp 7 triliun.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan, sampai saat ini anggaran dalam APBN diserap untuk subsidi BBM cukup besar sehingga sedikit sekali yang bisa tersisa dari anggaran.

"Subsidi kalau kita lihat APBN-P 2010 penerimaan negara total Rp 1.000 triliun, subsidi Rp 200 triliun jadi kita selalu melihat subsidi sebagai sesuatu yang perlu kita perhatikan. Dari penerimaan negara 34 persen langsung ditransfer ke daerah 20% untuk subsidi, 10-15% bayar bunga, 20-30% untuk belanja pegawai dan barang, sehingga sisanya sedikit sekali. Sisa sedikit ini kita istilahkan belanja tidak terikat kalau ada apa-apa gempa, musibah, atau masalah sosial yang mau kita lakukan atau kita ingin bangun infrastruktur yang betul kita kendalikan, itu ruangnya kecil sekali," ujarnya dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Senin (13/12/2010).

Untuk itu, lanjut Agus Marto diperlukan suatu skema pengaturan penyaluran BBM bersubsidi tersebut. Jika tidak maka akan terjadi kelonjakan kuota BBM bersubsidi dari 38,5 juta KL dalam APBN 2011 menjadi 42 juta KL.

"Tapi kalau kita bisa alokasi tepat sasaran tentu lebih baik, kami ingin sampaikan seandainya pengendalian atau pembatasan yang tadi dibicarakan satu hari ini itu kita akan bisa mencapai konsumsi BBM 38,5 juta KL. Total subsidi tahun depan Rp 95,9 triliun. Jadi kalau seadainya kita bisa capai pengendalian dan jaga 38,5 tercapai, kalau kita tak kendalikan itu akan lebih dari 38,5 juta KL," ujarnya.

Alhasil, Agus Marto menyatakan jika penambahan kuota tersebut terjadi maka pemerintah perlu menambahkan alokasi anggaran untuk subsidi sampai Rp 7 triliun.

"Kami ingin 42 juta KL tercapai karena tak bisa kendalikan itu mungkin kira-kira kombinasi premium dan soal ada tambahan Rp 7 triliun," ujarnya.

Untuk itu, Agus Marto mengharapkan adanya dukungan DPR RI guna merestui upaya peerintah dalam melakukan penghematan BBM bersubsidi ini. Walaupun, Agus Marto belum bisa menjelaskan jumlah anggaran yang dapat dihemat dari kebijakan yang direncanakan berlaku pada Januari 2011 mendatang dan akan dialokasikan untuk apa.

"Kalau ada hemat tentu penghematan itu akan kita diskusikan saat bicara APBN-P 2011. Akan kita alokasikan untuk yang sebaik-baiknya," tandasnya.

(nia/ang)