Mobil Plat Kuning Dikhawatirkan Pilih 'Ngobyek' Jualan BBM Subsidi

Jakarta - Pembatasan BBM bersubsidi sudah diputuskan oleh pemerintah bersama DPR pada triwulan I-2011. Namun hal ini tidak menjamin terjadinya penyelewengan, khususnya dari kendaraan berplat kuning, yang masih berhak 'menghisap' BBM subsidi.

Ketua Apindo, Sofyan Wanandi bahkan menyatakan, jika kebijakan ini diberlakukan maka angkutan umum lebih memilih angkut BBM subsidi ketimbang penumpang. Satu alasan yang paling rasional, angkut BBM subsidi lebih menguntungkan.

"Gimana mau cegah itu. Bisa-bisa lebih untung angkut gas (BBM) dari pada angkut penumpang," jelas Sofyan di kantornya, Kuningan, Jakarta, Senin (13/12/2010) malam.

Ia menambahkan, transparansi akan sulit dilakukan dalam penerapan kebijakan penghapusan BBM subsidi untuk kendaraan plat hitam. Lagi pula pemerintah sejatinya bisa melakukan langkah lain yang lebih bijak, yakni menaikkan harga premium secara merata.

"Lebih baik menaikkan pelan-pelan, tapi semua. Ini kan ongkos subsidi pemerintah akan berkurang. Secara berkala terus dinaikkan, hingga subsidi nol. Karena tidak mungkin kita terus disubsidi jika ingin maju," papar Sofyan.

Satu hal lagi usul Sofyan, ketimbang pelarangan penggunaan BBM subsidi untuk mobil plat hitam, lebih baik mengefisiensikan birokrasi. Pasalnya dengan langkah ini, anggaran pemerintah akan jauh lebih hemat.

Seperti diketahui, tadi malam Komisi VII DPR bersama 3 menteri ekonomi memutuskan pembatasan konsumsi BBM subsidi mulai kuartal I-2011, atau mundur 3 bulan dari target semula di Januari 2011. Pada akhir Maret 2011 mobil plat hitam tak lagi bisa menikmati BBM bersubsidi.

"Komisi VII DPR memutuskan implementasi kebijakan pengendalian BBM subsidi dilakukan pada akhir kuartal I-2011. Namun setelah pemerintah melakukan kajian yang harus disetujui Komisi VII terlebih dahulu," papar Ketua Komisi VII Teuku Riefky Harsa dalam rapat dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, dan Menteri ESDM Darwin Z. Saleh di Gedung DPR, Senayan, tadi malam.

Namun, beberapa fraksi memberikan catatan kepada pemerintah terhadap kebijakan tersebut. Fraksi PPP meminta pemerintah untuk melakukan kesiapan infrstruktur dan sosialisasi yang gencar kepada masyarakat. Serta harus ada antisipasi potensi manupulasi pasar gelap BBM subsidi dengan adanya kebijakan ini.

Pemerintah juga diminta untuk memberikan kepada angkutan plat hitam untuk bermutasi ke plat kuning.

Fraksi Partai Golkar meminta pemerintah untuk melakukan kajian terlebih dahulu dengan pertimbangan independen sebelum pelaksanaan pembatasan BBM dilakukan.

Dengan adanya keputusan ini, pada akhir kuartal I-2010, pembatasan BBM subsidi akan dilakukan di Jabodetabek terlebih dahulu karena infrastrukturnya paling siap.
(wep/qom)