Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas), Eri Purnomohadi menginginkan adanya kepastian hukum dari pemerintah bahwa program pembatasan BBM subsidi pasti dilakukan sehingga pengusaha SPBU tidak rugi.
''Kami ini kan hitungannya pihak swasta, jadi kalau mau menyiapkan switch tangki Pertamax butuh pinjaman dana dari Bank. Lantas kalau programnya ini enggak jelas atau nanti enggak jadi, gimana kita mau bayar kredit ke Bank? Mungkin untuk sekarang ini pada awalnya omset naik, tapi kan lama-lama omset akan turun kalau kebijakannya belum jelas. Memangya orang mau beli Pertamax semua?'' ujar Eri kepada detikFinance, Kamis (15/12/2010).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
''Kami sih dari pihak Hiswana selalu mendukung kebijakan pemerintah. Namun, kan harus ada nilai investasi yang perlu diperhitungkan bagi kami.'' kata Eri.
Eri mengatakan sejauh ini SPBU-SPBU di Jabodetabek khususnya, walau sebanyak 75 persenΒ siap menjual Pertamax, tapi masih ada yang menunjukkan keengganan untuk menambah atau mengganti tangki Pertamax.
''Yang pasti kan kita juga harus menunggu jaminan dari pemerintah dan payung hukumnya dulu. Begitu juga dengan permasalahan di Perpres itu. Jadi supaya jelas bagi kami. Kami sih udah memberi tahu Ibu Dirjen Migas.'' tutur Eri.
(ang/ang)











































