Pemerintah Segera Lepas Sahamnya di Lima Perusahaan

Pemerintah Segera Lepas Sahamnya di Lima Perusahaan

- detikFinance
Selasa, 28 Des 2010 13:29 WIB
Jakarta - Pemerintah siap melepas saham dengan kepemilikan minoritas di beberapa perusahaan secara bertahap. Untuk tahap pertama Kementerian BUMN dapat memperoleh dana hingga Rp 20 miliar dari lima perusahaan yang selama ini ada sedikit saham pemerintah disitu.

Deputi Menteri BUMN Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi Achiran Pandu Djajanto mengatakan saham yang akan dilepas antara lain di perusahaan PT Kertas Basuki Rahmat Tbk, PT Kertas Blabak, PT Atmindo, PT Intirub Ban dan PT Jakarta International Hotels & Development Tbk (JIHD).

"Kita akan segera eksekusi untuk melepas saham pemerintah di beberapa perusahaan minoritas," ujar Pandu ketika berbincang dengan media di
Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (28/12/2010).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia memaparkan, beberapa perusahaan antara lain PT Kertas Basuki Rahmat Indonesia Tbk saat ini pemerintah mempunyai saham sebesar 0,38% atau
setara dengan Rp 2,9 miliar. Kemudian, lanjut Pandu untuk PT Intirub pemerintah mempunyai saham sebesar 9% atau setara dengan Rp 7 miliar.

"Kemudian ada Kertas Blabak sebesar 0,8% senilai Rp 540 juta, PT Atmindo itu sebesar 36% yakni setara dengan Rp 10 miliar," tuturnya.

Selain itu, Pandu mengatakan untuk JIHD saat ini Kementerian masih menunggu posisi harga saham yang terbaik dan optimal. Secara keseluruhan, sambungnya perusahaan-perusahaan tersebut yang akan dilepas dalam waktu dekat. "JIHD itu tabungan bagi kita, kita memiliki saham sebesar 1,3% disana dan memang akan dilepas tapi masih menunggu harga yang pantas. Selain itu masih ada PT Berdikari dan Pengolahan Limbah Industri dimana kita mempunyai 5% saham," terangnya.

Lebih jauh Pandu mengatakan penjualan saham minoritas tersebut memang dikarenakan tidak lagi signifikan berpengaruh terhadap pendapatan negara. Selain itu menurutnya, perusahaan-perusahaan tersebut bisa dibilang sudah lagi tidak komersil.

"Perlu itu di lepas ke existing atau dilepas karena sudah tidak dominan. Nilainya juga tidak signifikan kemudian sifatnya juga belum komersil sekali," tukasnya.

Kedepan, Pandu menegaskan ketika seluruh saham minoritas pemerintah dilepas semuanya dana yang diharapkan dapat masuk ke kas negara secara bertahap bisa mencapai Rp 500 miliar.

(dru/hen)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini
Hide Ads