Hatta: Bukan Pembatalan Tapi Penundaan

Kenaikan Tarif Kereta Api Ekonomi

Hatta: Bukan Pembatalan Tapi Penundaan

- detikFinance
Minggu, 09 Jan 2011 14:33 WIB
Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Hatta Rajasa tak dapat memastikan kapan penundaan kenaikan tarif kereta api kelas Ekonomi, yang sebelumnya telah ditetapkan Menteri Perhubungan pada Sabtu (8/1/2011) lalu.

Hatta menyatakan, pemunduran jadwal kenaikan tarif didasarkan atas masukan dari masyarakat dan pengamat transportasi, khususnya angkutan masal kereta api.

"Memang ada statement pembatalan? Bukan pembatalan tapi penundaan. Belum tahu (penundaan)," jelas Hatta di kantornya usai press confrence, Lapangan Banteng Jakarta, Minggu (9/1/2011).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Keputusan penundaan kenaikan tarif kereta api kelas ekonomi, ditegaskan Hatta, didasarkan atas masukan dari masyarakat dan kondisi riil yang terjadi saat ini.

"Kita dengarkan masukan dari banyak masyarakat, dari pemerhati di bidang tranportasi kereta api dan kondisi riil. Dan ini sudah tepat," tambahnya.

Walaupun kondisi ekonomi tengah baik, namun karena kritikan akan kenaikan tarif tersebut, pemerintah pun 'manut' dan penundaan juga telah disepakati dalam rapat koordinasi.

"Masyarakat mengatakan, saatnya belum tepat. Kondisi ekonomi yang baik, beberapa saran disesuaikan," papar Hatta.

Seperti diketahui, tarif kereta api kelas ekonomi yang mulai Sabtu (8/1/2011) kemarin naik berkisar antara Rp 500 hingga Rp 8.500 dibatalkan. Kenaikan tarif
kereta ekonomi rencananya akan kembali diberlakukan antara April atau Mei 2011.

Pihak PT Kereta Api Indonesia mengaku telah mengetahui informasi tersebut."Saya sudah tahu sejak tadi malam," kata Humas PT KAI Daops I Mateta Rizalul Haq saat dihubungi Minggu (9/1/2011).

Mateta mengaku belum tahu pasti apakah di lapangan harga tiket kereta api kelas ekonomi sudah diturunkan atau belum. Namun menurutnya, kenaikan tarif kereta api dikeluarkan melalui SK Menteri Perhubungan. Sehingga jika hendak dibatalkan harus juga dibatalkan dengan SK Menteri Perhubungan.

"Tapi kita hanya menjalankan. Sekarang kalau dibatalkan silakan. Prinsipnya kita menjalankan perintah," tegasnya.

(wep/hen)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads