Demikian disampaikan Ketua DPR-RI Marzuki Alie pada rapat paripurna DPR-RI pembukaan masa sidang III 2010-2011 di Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/1/2011).
"Berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan APBN 2010, Dewan berpendapat bahwa peranan APBN belum optimal. Proporsi dan alokasi APBN 2010 sebagian besar hanya untuk membayar utang, subsidi, dan belanja pegawai," ujar Marzuki.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengungkapkan, salah satu faktor yang menghambat penyerapan anggaran adalah kekhawatiran terhadap konsekuensi hukum dalam melaksanakan anggaran.
"Oleh karena itu Dewan mengimbau sebaiknya ada terobosan dalam mekanisme pelaksanaan anggaran, yakni dengan aturan yang fleksibel terkait belanja negara sepanjang dapat dipertanggungjawabkan," paparnya.
"Hal ini untuk menghindari tradisi penyerapan anggaran yang pada umumnya dilakukan menjelang akhir tahun," imbuh Marzuki.
Lebih jauh Marzuki mengatakan, di 2011 ini dewan mengapresiasi pemerintah yang sudah meningkatkan alokasi belanja modal di APBN 2011 misalnya untuk infrastruktur.
Dengan kebijakan tersebut, Marzuki menambahkan diharapkan ada output dalam mengelaborasi APBN untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional 2011.
"Pertumbuhan seharusnya memiliki keterkaitan dengan kesejahteraan rakyat yang tergambar dari meningkatknya penyerapan tenaga kerja dan makin berkurangnya angka kemiskinan," tutup politisi Partai Demokrat ini.
(dru/dnl)










































