Surplus Beras, Kok RI Masih Impor?

Jakarta - Di 2010, Indonesia berdasarkan hitungan Badan Pusat Statistik (BPS) ternyata mengalami surplus beras sebanyak 4,325 juta ton. Tapi kok pemerintah masih melakukan impor?

Deputi Bidang Statistik Produksi BPS Sbugaio Dwijosumono mempertanyakan perihal impor beras yang dilakukan oleh Bulog yang seharusnya tidak dilakukan karena adanya surplus tersebut.

"Kalau hitungan konsumsi beras 139/kapita/orang/tahun itu dengan jumlah penduduk 233 juta jiwa, maka konsumsinya adalah sekitar 33 juta ton beras. Kalau produksi kita di 2010 adalah sekitar 37 juta ton (gabah), maka hitungannya masih ada sisa sekitar 4 juta ton. Jadi kan kita seharusnya tidak usah impor. Selebihnya yang 4 juta ton itu ke mana? Saya juga bingung," ungkapnya di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (12/1/2011).

Ditambahkan Subagio kemungkinan ada kesalahan pada sisi konsumsi atau produksinya. Untuk itulah BPS tengah mengupayakan untuk mengkaji ulang tentang angka konsumsi yang kini masih digunakan yaitu sebesar 139 kg/kapita/orang/tahun.

"Angka 139 kg itu terlalu besar dan tidak update lagi. Apakah terlalu besar atau kecil akan kita tinjau lagi dan kita sudah melakukan penelitian. Tahun 2011 ini ada beberapa survei lapangan, misal berapa konsumsi orang di restoran dan berapa kali makan di hotel. Semuanya akan kita kaji ulang," ungkap Subagio.

Setelah dilakukan penghitungan semuanya, maka secara tepat akan ditemukan berapa konsumsi beras yang tepat. Ditambahkan lagi angka baru yang akan dikeluarkan setelah dikoreksi bisa jadi lebih kecil dari angka saat ini.

Jika angka yang telah dikoreksi itu lebih rendah dari 139 kg/kapita/orang/tahun, maka surplusnya juga bertambah banyak. Subagio meminta pada untuk Dinas Pertanian, mantri tani, dan instansi lain yang terkait untuk jujur dan akurat dalam memberikan data.

Agar data yang dihasilkan lebih akurat lagi, maka saat ini BPS juga sedang melakukan upaya peningkatan kualitas data statistik tanaman pangan. Langkah-langkah yang dilakukan di antaranya adalah dengan menambah jumlah sampel survei ubinan.

Di 2010, jumlah sampelnya adalah 60.717 plot dengan tingkat penyajian per provinsi, namun untuk 2011 ditingkatkan menjadi 137.243 plot dengan tingkat penyajian per kabupaten.

"Penambahan jumlah sampel itu dimaksudkan agar data dari BPS lebih lengkap lagi karena selama ini BPS dinilai tidak menyeluruh karena hanya pada tingkat provinsi. Untuk tahun ini akan sampai ke tingkat kabupaten, jadi akan menyeluruh," pungkas Subagio.
(nin/dnl)