Moody's Ingatkan Gerak Partai Oposisi Bisa Hambat Ekonomi RI

Jakarta - Lembaga pemeringkat internasional, Moody's Investors Service menaikkan peringkat setelah menilai perekonomian Indonesia cukup tangguh menghadapi krisis. Namun Moody's mengingatkan adanya risiko politik yang bisa menghambat perekonomian Indonesia.

"Moody's mempertimbangkan risiko kunci pada outlook peringkat terutama terkait dengan sistem politik Indonesia," ujar Vice President Moody's Aninda Mitra dalam siaran persnya seperti dikutip dari AFP, Senin (17/1/2011).

"Oposisi dari partner koalisi telah memperlambat upaya pemerintah dalam mengimplementasikan jangkauan reformasi ekonomi," tambah Mitra.

Moody's menaikkan peringkat surat utang Indonesia dari Ba2 menjadi Ba1, atau satu peringkat di bawah 'investment grade'. Perbaikan peringkat ini diberikan karena Moody's menilai ada perbaikan dari sisi surat utang pemerintah, membaiknya prospek Penanaman Modal Asing (PMA) dan cadangan devisa yang cukup besar.

Peringkat Moody's ini setara dengan peringkat yang diberikan lembaga pemeringkat lain, Fitch Ratings di 'BB+' dan satu peringkat lebih tinggi dari peringkat S&P di 'BB'.

"Prospek aliran PMA juga membaik dan ini diharapkan bisa membentengi posisi eksternal Indonesia dan outlook ekonomi," demikian pernyataan dari Moody's.

Indonesia mengharapkan pertumbuhan ekonomi sekitar 6% di tahun 2011 dengan dukungan investasi asing dan juga kuatnya permintaan domestik.

"Kami telah menaikkan peringkat utang Indonesia karena momentum perekonomiannya diperkirakan berkesinambungan karena permintaan domestik yang stabiul, reformasi kebijakan dan strukturan yang berada pada tingkat yang masuk akal dan berurutan, serta meningkatnya PMA," imbuh Mitra.

"Lebih jauh lagi, posisi utang Indonesia dan cadangan devisa masih tetap membaik relatif dibandingkan negara lain dengan peringkat yang sama," ujar Mitra.

Seperti diketahui, posisi cadangan devisa Indonesia memang terus meningkat. Berdasarkan data Bank Indonesia, cadangan devisa Indonesia hingga akhir tahun 2010 mencapai US$ 96,2 miliar, atau tertinggi dalam sejarah Indonesia.

Sementara untuk posisi utang Indonesia, berdasarkan data dari Kementerian Keuangan mencapai Rp 1.652 triliun per November 2010. Secara nominal, utang Indonesia turun, demikian pula secara persentase terhadap PDB mengalami penurunan.

Berikut catatan utang pemerintah pusat sejak tahun 2000 berikut rasio  utangnya terhadap PDB:

• Tahun 2000: Rp 1.234,28 triliun (89%)
• Tahun 2001: Rp 1.273,18 triliun (77%)
• Tahun 2002: Rp 1.225,15 triliun (67%)
• Tahun 2003: Rp 1.232,5 triliun (61%)
• Tahun 2004: Rp 1.299,5 triliun (57%)
• Tahun 2005: Rp 1.313,5 triliun (47%)
• Tahun 2006: Rp 1,302,16 triliun (39%)
• Tahun 2007: Rp 1.389,41 triliun (35%)
• Tahun 2008: Rp 1.636,74 triliun (33%)
• Tahun 2009: Rp 1.590,66 triliun (28%)
• November 2010: Rp 1.652,31 triliun (26%).

(qom/dnl)