Pembatasan BBM Bisa Picu Kenaikan Inflasi 1,5%

Jakarta - Pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi pada April 2011 diprediksi akan memicu kenaikan inflasi hingga 1,5% tahun ini, menjadi 7,5-8%, dari periode sebelumnya, 6,96%.

Demikian disampaikan ekonom Danareksa Research Institute Purbaya Yudhi Sadewa di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Rabu (19/1/2011).

"BBM berdampak inflasi, apalagi ini memicu kenaikan harga. Setiap kebijakan tidak ada yang sempurna, dan (kesempurnaan) tidak bisa terjadi. Tahun ini inflasi diperkirakan naik 1,5% menjadi 7,5-8%," tambahnya.

Jika pada April 2011 terjadi peningkatan inflasi, maka Bank Indonesia (BI) juga diperkirakan menaikkan suku bunga acuan (BI rate) maksimum di bulan Mei 2011. Sejatinya pelaku pasar sudah memprediksi, BI siap menaikkan suku bunga pada bulan Februari, dikisaran 25 bps. Ini dilakukan semata-mata untuk memberi sinyal bahwa kebijakan pencabutan subsidi BBM, akan memincu kenaikan harga.

"Dengan demikian ada peluang BI menaikkan suku bunganya di April-Mei. Ini memberi sinyal ke pasar," ucapnya.

Purbaya mengingatkan, pencabutan BBM subsidi tidak serta merta dapat meningkatkan belanja negara, khususnya pada bidang infrastruktur. Pasalnya, sepanjang 3 tahun terakhir, Danareksa Research Institute mencatat pemerintah belum optimal dalam membelanjakan anggaran yang tersedia di APBN.

"Memang menyakinkan kalau subsidi BBM untuk membangun infratruktur. Apa betul? kalau pemerintah sendiri belum memaksimalkan belanja dengan baik," tegasnya.

Sepanjang tahun 2010, seperti diketahui anggaran belanja pemerinah yang tidak terpakai mencapai Rp 40 triliun. Begitu pula yang terjadi pada tahun 2008 dan 2009, dimana menyisakan anggatan belanja masing-masing Rp 100 triliun dan Rp 50 triliun.

"Kalau subsidi diambil, namun tidak ada belanja maka percepatan belanja tidak ada. Yang penting pemerintah bisa belanja bisa efisien. (Pencabutan subsidi BBM) diatas kertas menggoda, tapi tidak semudah itu. Bahkan akan mengganggu ekonomi," ucap Purbaya.

Terkait naiknya ranking surat utang Indonesia dari Ba2 menjadi Ba1, dari Moody's Invstors Service, Purbaya meyakini bahwa upgrade untuk menjadi investment grade tinggal menunggu waktu. Namun dari hasil perbincangan dengan para lembaga rating internasional tersebut didapat kesimpulan, mereka akan menaikkan ranking Indonesia menjadi investment grade saat infrastruktur telah berjalan baik.

"Mereka siap saja kasih peringkat, namun belanjanya juga harus baik, dengan pembangunan dan infrastuktur yang berjalan. Seperti pelabuhan, bandara, jalan tol. Jika itu berjalan, investment grade bisa sebelum 2011," imbuh Purbaya.

(wep/ang)