BPK Kesal Dianggap DPR Tak Mumpuni

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kesal ketika dituding DPR sebagai auditor yang tidak independen. BPK mengungkapkan, ketika DPR menggunakan kantor akuntan publik yang melakukan audit forensik terkait kasus PT Bank Century Tbk (saat ini bernama Bank Mutiara) berarti dewan tidak mempercayai BPK sebagai auditor negara yang mumpuni.

"BPK kurang independen apa dalam melaksanakan audit. Ketika menggunakan auditor independen lain berarti sama saja dengan men-cut BPK," ujar Anggota BPK Hasan Bisri dengan bernada tinggi di sela rapat Timwas Century bersama BPK dan PPATK di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/1/2011).

Hasan bahkan menyampaikan rasa kekesalannya ketika banyak kalangan bahkan pejabat negara yang meragukan BPK dalam melakukan audit.

"Bukan BPK keberatan ketika DPR menggunakan auditor lain silakan, tetapi saya agak terganggu ketika aparat negara bahkan masyarakat mengatakan Kantor Akuntan Publik lain lebih independen. Apa iya sih?," ungkap Hasan.

Anggota BPK lain, Taufiqurrahman Ruki mengatakan ketika yang dipermasalahkan oleh Timwas ini terkait audit ke Bank Indonesia (BI) itu tidak benar ketika BPK tidak masuk ke BI.

"Pemeriksaan BI itu, bank sentral tidak mereject dan tidak menolak. BPK punya kewenangan itu sepanjang yang diaudit itu adalah laporan keuangan," kata Ruki.

Untuk operasional perbankan, lanjut Ruki dapat dilakukan siapapun termasuk BPK sendiri atas permintaan DPR. Dan menurutnya tidak ada masalah khusus terkait dengan Bank Indonesia.

Ketika dikonfirmasi wartawan, Ketua BPK Hadi Purnomo sendiri tidak secara tegas menyatakan kesiapannya dalam melaksanakan audit. Dirinya hanya mengungkapkan masih meunggu keputusan DPR apakah BPK turut serta dalam melaksanakan audit forensik atau tidak.

"Apakah siap ketika nantinya BPK ditunjuk untuk melakukan audit forensik?," tanya wartawan.

"Nantilah, kita tunggu DPR saja soal itu. Itu semua di DPR," ujar Hadi sambil meninggalkan ruang Pansus DPR.

(dru/dnl)