.webp)
Harga minyak dunia dan pangan yang terus naik menjadi tantangan pembuka bagi pemerintah di 2011 sebelum nanti menyusul tantangan-tantangan lain. Hal ini membuat situasi perekonomian global menjadi tidak terkendali.
Menurut Komisi IV DPR RI, Ma'mur Hasanuddin, pihak yang paling cemas dengan adanya situasi tersebut adalah para pelaku usaha, terutama pelaku usaha pertanian dan perikanan.
Kekahwatiran para pelaku usaha, terutama usaha pertanian dan perikanan juga telah diamini oleh Anggito Abimanyu, mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal dengan pernyataannya tentang tingginya kenaikan inflasi yang merupakan rangkaian dari ketidakpastian global, kenaikan harga beras, berbagai produk pangan dan minyak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan tentang pangan janganlah saling bertabrakan antara kementrian satu dengan kementerian yang lain," kata Ma'mur dalam siaran pers yang diterima detikFinance, Jumat (21/1/2011).
Contohnya, kata dia, masalah tata niaga produk pertanian, selalu hanya menyelesaikan masalah sesaat atau solusi jangka pendek. Selain itu akibat peningkatan cabai akhir-akhir ini memaksa pemerintah mengambil jalan pintas dengan dikeluarkan dalam penghitungan inflasi.
Sementara untuk gula, menurutnya, perbaikan tata niaga lokal dan produksinya masih perlu penanganan sehingga kebijakan impor karena darurat tidak terjadi lagi.
"Yang paling krusial beras, Kementan via Dirjen Tanaman Pangan, Bulog, dan Kemendag yang dikomandoi Menko Perekonomian sering tidak sejalan sehingga terjadi silang pendapat antara keputusan impor akibat data yang tidak seragam di BPS, Bulog maupun rekap data seluruh Dinas Pertanian," ucapnya.
"Kita memang tidak dapat menutup mata, bahwa kondisi harga minyak dunia dan perubahan iklim, konversi lahan pertanian menjadi non pertanian, tingginya harga pangan menambah semakin rumitnya penyelesaian pangan. Namun kita tetap berharap, Indonesia terbebas dari masalah kesulitan pangan," tutup Ma'mur. (ang/dnl)
