Serikat Petani Tuding Pemerintah Panik Hapus Bea Masuk Pangan

Jakarta - Serikat Petani Indonesia (SPI) menuding keputusan pemerintah menghapus bea masuk impor pangan sebagai keputusan yang tergesa-gesa dan panik. Serikat Petani mendesak pemerintah untuk segera mencabut keputusan pembebasan bea masuk bahan pangan impor.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia  (SPI) Henry Saragih, menolak penghapusan bea masuk terhadap 59 pos tarif produk impor bahan baku
pangan dan meminta pemerintah segera mencabut kebijakan tersebut. 

Henry mengatakan pembebasan bea masuk itu hanya akan menguntungkan perusahaan, kartel, dan spekulan pangan dunia saja, sedangkan petani akan  menjadi lebih sengsara dari kebijakan tersebut.

Henry mencontohkan, krisis pangan yang terjadi di dunia saat ini telah  meningkatkan keuntungan perusahaan agribisnis atau perusahaan  perdagangan produksi pertanian, rata-rata hampir 100% dari tahun  sebelumnya.

Adapun Perusahaan-perusahaan yang sangat mendominasi penguasaan bahan pangan dan pendukung produksi pertanian di dunia itu  diantaranya Bunge (USA), Cargill (USA), Nable Group (Singapore), Potas  Corp. (Canada), Mosaic (USA), Yara (Norwegia), Monsanto, Syngeta, Bayer, dan DOW.

"Krisis pangan ini sebenarnya lebih dipengaruhi oleh ulah para spekulan  dan kartel-kartel pangan dan diperparah lagi besarnya pasokan bahan
pangan untuk agrofuel dan pakan untuk industri ternak," katanya  melalui siaran persnya, yang diterima detikFinance, Jumat (21/1/2011).

Menurutnya Indonesia saat ini  sudah terjebak dalam jeratan perdagangan bebas pangan sehingga akan sulit memiliki harapan untuk membangun kemandirian apalagi  kedaulatan pangan.

Henry menjelaskan, ancaman krisis pangan adalah akibat dari implementasi  perdagangan bebas pangan yang utamanya diciptakan oleh World Trade
Organization (WTO), ironisnya Indonesia adalah salah satu negara  yang utama meratifikasi ketentuannya.

Selain itu juga begitu besarnya bahan-bahan pangan yang dipasok untuk kebutuhan agro fuel dan pakan ternak (industrialisasi ternak) serta akibat dari terjadinya perubahan iklim (climate change).

"Tapi yang selama ini hanya didengungkan pemerintah, krisis pangan  adalah akibat dari terjadinya perubahan iklim dan tidak seimbangnya
produksi pangan dengan pertumbuhan jumlah penduduk," katanya.

Padahal,lanjut, Henry, perubahan iklim dapat disiasati dengan melakukan inovasi pertanian dan hasil produksi pangan menurutnya masih jauh lebih besar dari kebutuhan jika saja tidak dimanipulasi oleh perusahan dan spekulan tersebut.

Dikatakannya Serikat Petani telah mendesak pemerintah segera meredistribusi lahan terlantar dan tanah-tanah yang dikuasai perusahaan perkebunan dan kehutanan sebagai tanah obyek land reform agar dimanfaatkan oleh keluarga-keluarga petani  dengan mengutamakan keluarga tani yang tak bertanah.

Ia juga mengusulkan agar peran Bulog harus ditegakkan kembali  sebagai lembaga yang berperan menjaga stabilitas harga dan stok pangan,
terutama bahan pokok seperti beras, jagung, kedelai, minyak goreng, dan  gula.

Serta meminta pemerintah agar mengambil langkah tegas mencegah
terjadinya manipulasi hasil dan produksi pertanian oleh perusahaan dan  para spekulan karena sangat merugikan petani dan masyarakat luas. (hen/dnl)