Menkeu: Tantangan Pembiayaan RAPBN 2005 Cukup Berat

Jakarta - Meski dalam RAPBN 2005 defisit adakan dipatok pada kisaran 0,7-0,9 persen dari PDB (produk domestik bruto) dan rasio utang pokok dengan PDB mengalami penurunan di bawah 60 persen di akhir tahun anggaran, Menkeu menegaskan tantangan yang dihadapi dari sisi pembiayaan untuk menutup defisit tersebut sangat berat. Pasalnya, kata Menkeu Boediono pembiayaan tidak hanya semata-mata untuk menutup defisit tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan membayar cicilan pokok utang dalam dan luar negeri yang jatuh tempo pada tahun 2005 dengan jumlah yang cukup besar.Menkeu Boediono mengatakan hal itu pada saat menyampaikan baseline bujet tahun 2005 kepada Panitia Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa (4/5/2004).Untuk memenuhi kebutuhan pembiayan tersebut perlu ditempuh langkah kebijakan untuk memobilisasi sumber pembiayaan diantaranya melalui penggunaan sebagian dana simpanan pemerintah di BI, penjualan aset eks BPPN yang sekarang dikelola di PT PPA dan melanjutkan kebijakan privatisasi BUMN secara optimal.Disamping itu pemerintah juga perlu menerbitkan surat utang negara (SUN) dengan mempertimbangkan program moneter dan pengelolaan utang secara terpadu, mengupayakan pinjaman luar negeri baik proyek maupun program secara selektif dan memperbaiki ketentuan dan persyaratan pinjaman serta mengupayakan konversi utang seperti debt for nature swap dan debt for investment swap. Dalam menyampaikan baseline bujet itu, Menkeu juga menyampaikan besaran yang masuk dalam indikator utama seperti pertumbuhan ekonomi dikisaran 5-5,5 persen, inflasi 5-6 persen, nilai tukar rupiah Rp 8.400-Rp 8.600 per US$ 1, suku bunga SBI 3 bulan 6,5-7,5 persen, harga minyak internasional US$ 22-25 per barel dan tingkat produksi minyak 1,1 juta barel per hari.Dijelaskan Menkeu, diharapkan konsolidasi fiskal bisa terus berlangsung di tahun 2005. Dimana pemerintah juga bisa melanjutkan langkah yang diambil tahun 2004 untuk memperkuat landasan iklim usaha yang menggairahkan investasi.Pada kesempatan itu Menkeu mengungkapkan harapannya agar penyusunan APBN 2005 yang akan dilakukan dengan DPR tetap harus memiliki komitmen agar penyusunan APBN saat ini bisa dilakukan secara seimbang antara kebutuhan untuk melanjutkan konsolidasi fiskal serta memberikan ruang yang cukup bagi pemerintahan baru nanti untuk melaksanakan prioritas dan programnya."Komitmen-komitmen yang dibuat sekarang kiranya jangan sampai menyempitkan ruang bagi inisiatif baru oleh pemerintah dan DPR mendatang di wilayah kebijakan yang strategis seperti kebijakan belanja untuk gaji PNS, TNI/POlri dan pensiunan serta belanja subsidi BBM termasuk komposisi pembiayaan defisit," kata Boediono.Selain itu ketentuan asumsi-asumsi dasar bagi APBN 2005 juga berada dikisaran yang realistis sehingga tidak menempatkan pemerintah dan DPR mendatang pada posisi sulit seperti penyesuaian anggaran ke bawah karena asumsi dasar yang dipakai terlalu optimis.Pemerintah juga akan tetap menerapkan kebijakan yang dilakukan saat ini seperti reformasi adminiatrasi perpajakan dan lain-lain.Adapun upaya meningkatkan penerimaan bukan pajak di tahun anggaran 2005 dipastikan akan mengalami hambatan terutama karena penerimaan sumberdaya alam yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam saat ini sedang dalam pengembangan investasi baru. Disamping juga penerimaan SDA dari sektor kehutanan masih dalam program soft lending dan terbatasnya penerimaan dividen pemerintah dari BUMN.Menurut Menkeu hanya ada beberapa sektor penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang memiliki potensi ditingkatkan diantara sektor perikanan dan jasa telekomunikasi. (san/)