Beredar Surat 'Keberatan' Karyawan BKPM Terhadap Gita Wirjawan

Jakarta - Surat dari karyawan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mempertanyakan kepemimpinan Gita Wirjawan beredar. Dalam surat itu, mereka menganggap Gita hanya mencari keuntungan pribadi perusahaan yang didirikannya yaitu Ancora Group.
 
Keresahan karyawan BKPM itu terungkap melalui surat yang dikirim ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 17 Januari 2011 dan salinannya diterima detikFinance, Selasa (25/1/2011).
 
"Bapak Presiden yang terhormat. Kami sangat kecewa dengan terjadinya berbagai tindak penyimpangan etika jabatan. Pengajuan perizinan investasi yang seharusnya berlangsung transparan, kerap berubah menjadi transaksi bisnis demi keuntungan perusahaan yang didirikan oleh Bapak Gita Wirjawan, Ancora Group," demikian isi surat yang mengatasnamakan karyawan BKPM itu.
 
Dalam surat itu, karyawan BKPM mengatakan perlu ada perubahan kepemimpinan di tubuh lembaga gerbang investasi Indonesia ini.
 
"Perubahan yang bisa menjadikan BKPM sebagai lembaga pemerintah yang terpercaya dan memiliki reputasi baik di mata investor, bukan keterpurukan etika dan profesionalisme demi keuntungan pribadi," demikian isi surat itu.
 
"Kami percaya, ketika etika dan kepercayaan investor dikorbankan, maka sangat sulit memperbaikinya," lanjut surat tersebut.
 
Karyawan BKPM dengan tegas menyatakan mereka tidak betah dengan kepemimpinan Gita Wirjawan saat ini.

Berikut isi lengkap dari surat yang mengatasnamakan karyawan BKPM itu:

Bersama surat ini, kami karyawan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyampaikan keprihatinan kami atas kondisi lembaga tempat kami berkarya yang saat ini semakin tidak kondusif. Ketidakjelasan arah dan prioritas kerja, sistem penilaian kinerja serta kepemimpinan Bapak Gita Wiryawan yang tidak profesional telah membuat karyawan BKPM tidak hanya kehilangan motivasi, namun juga kehilangan kepercayaan terhadap kepemimpinan Bapak Gita Wiryawan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kami sangat menyadari, BKPM sebagai ujung tombak pelayanan investasi Indonesia membutuhkan sosok Kepala BKPM yang memiliki komitmen dan etika profesionalisme yang tinggi. Bukan sosok yang menggunakan jabatan Kepala BKPM sebagai sarana mencari keuntungan pribadi.

Sejak Bapak Gita Wiryawan menjabat sebagai kepala BKPM, terjadi penerapan standar penilaian kinerja karyawan, yang tidak terkait dengan tujuan mewujudkan pelayanan investasi yang cepat, mudah, murah dan transparan, antara lain kewajiban standar penguasaan bahasa Inggris bernilai TOEFL 600 bagi karyawan, yang terlalu berlebihan.

Para staf ahli yang direkrut oleh Bapak Gita Wiryawan juga bekerja melampaui otoritas dan wewenangnya, bahkan menimbulkan friksi serta inefisiensi anggaran belanja untuk gaji karyawan di BKPM.

Bapak Presiden yang terhormat. Kami juga sangat kecewa dengan terjadinya berbagai tindak penyimpangan etika jabatan. Pengajuan perizinan investasi yang seharusnya berlangsung transparan, kerap berubah menjadi transaksi bisnis demi keuntungan perusahaan yang didirikan oleh Bapak Gita Wiryawan, Ancora Group. 

Puncak dari situasi yang tidak kondusif tersebut adalah pengunduran diri Bapak Hari Baktio, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (PIPM) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta pengunduran diri seorang direktur lainnya.

Perlu Bapak Presiden ketahui, di tengah kondisi BKP yang kian hari kian memburuk, Bapak Hari Baktio menjalankan perannya sebagai Ketua Korpri BKPM untuk terus memotivasi karyawan lainnya. Dedikasi dan komitmen beliau menjadi panutan karyawan BKPM lainnya.

Bapak Presiden Yang Terhormat. Kami sangat menginginkan perubahan di BKPM. Perubahan yang bisa menjadikan BKPM sebagai lembaga pemerintah yang terpercaya dan memiliki reputasi baik di mata investor, bukan keterpurukan etika dan profesionalisme demi keuntungan pribadi. Kami percaya, ketika etika dan kepercayaan investor dikorbankan, maka sangat sulit memperbaikinya.

Demikian surat ini kami sampaikan kepada Bapak. Besar harapan kami agar Bapak Presiden memberikan perhatian kepada persoalan ini.

Hormat kami,

Karyawan BKPM.

Belum ada konfirmasi apakah surat tersebut murni dari karyawan BKPM. Yang pasti, surat tersebut tidak ada kop yang menyatakan bahwa mereka adalah institusi resmi dari karyawan BKPM.

(dnl/qom)