Inggris 'Tegur' RI Segera Perbaiki Infrastruktur

Jakarta -

Co-Chairman of the British Government's Asia Task Force Lord Powell menemui Wakil Presiden Boediono. Powel secara khusus meminta agar pemerintah Indonesia mempercepat perbaikan infrastruktur listrik, pelabuhan, jalan untuk mendorong iklim investasi.

The British Government's Asia Task Force adalah lembaga pemerintahan Inggris Raya, yang terdiri dari Inggris, Wales, Skotlandia, dan Irlandia. Lembaga ini bertugas menjajaki peluang investasi dan kerja  sama ekonomi di luar negeri dalam hal ini Asia.

"Ada saran yang disampaikan (Powel) antara lain 3 hal yang menjadi perhatian tadi. Pertama mengenai  infrastruktur yaitu pelabuhan, listrik, dan jalan," kata Juru Bicara Wapres, Yopie Hidayat, usai  pertemuan di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (27/1/2011).

Menurut Yopie, Powel menegaskan Indonesia masih menjadi tujuan utama investasi Inggris ke negara-negara  Asia. Powel sepakat dengan pandangan Boediono bahwa Indonesia bisa mempunyai pertumbuhan ekonomi lebih  cepat dari 6-7 persen per tahun.

Menjawab permintaan Powel, menurut Yopie, Wapres mengatakan pemerintah sedang berupaya mempercepat  penyelesaian jalan tol trans Jawa. Kontrak-kontrak proyek jalan tol sedang dievaluasi. Terkait  pelabuhan, pemerintah akan memperluas Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta Utara.

"Listrik juga telah menjadi agenda sehari-hari di kantor ini. Jadi memang Wapres menjelaskan pemerintah  Indonesia sangat serius membenahi 3 hal itu," ungkap Yopie.

Dalam pertemuan tersebut, katanya, Boediono dan Powel juga membahas mengenai perkembangan situasi  ekonomi di tataran global. Untuk mengantisipasinya, Boediono menekankan, Indonesia selalu menggunakan  kebijakan yang prudent, terutama dalam hal penggunaan bugdet pemerintah.

"Ini memang kunci utama. Dan Lord Powel juga sepakat itu lah yang menjadi kunci mengapa ada negara- negara di Eropa mengalami masalah serius. Di Inggris pun sekarang salah satu strategi utama untuk  membenahi ekonominya adalah mengembalikan pembelanjaan negara atau defisit anggaran dalam kendali yang tepat," katanya.

Boediono juga mengatakan, cadangan devisa yang dipunyai Indonesia masih cukup besar. Hal itu memberikan  keyakinan pada pasar bahwa Indonesia mempunyai cadangan yang cukup dalam menghadapi valuta asing untuk  perbelanjaan di luar negeri.

"Tadi sempat disinggung peraturan yang tidak sinkron antara ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup.  Masalah ini juga sedang diatasi, sudah ada beberapa kali rapat," tutup Yopie.

(irw/ang)