Inflasi di 2011 Bisa Makin 'Menggila'

Inflasi di 2011 Bisa Makin 'Menggila'

Herdaru Purnomo - detikFinance
Kamis, 27 Jan 2011 16:57 WIB
Jakarta - Pemerintah mengungkapkan tekanan inflasi tahun 2011 akan lebih menggila. Kenaikan harga minyak dunia, pembatasan BBM bersubsidi hingga kepada pelepasan capping subsidi listrik bagi industri menjadi faktor-faktor kenaikan tekanan inflasi di tahun kelinci ini.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, harga minyak dunia masih berpotensi mengalami kenaikan di 2011.

"Ini akan berdampak kepada inflasi. Jika harga minyak dunia mengalami kenaikan hingga 10% dari asumsi APBN maka inflasi akan naik sebesar 0,08%, jika naik hingga 20% maka inflasi akan menjadi 0,15%," ujar Bambang dalam seminar bertemakan ancaman inflasi 2011 dan dampaknya terhadap penurunan kesejahteraan rakyat di Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/1/2011).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bambang mengungkapkan, perkiraan inflasi akibat pembatasan BBM bersubsidi yakni sebesar 0,5%-0,87%. Namun, lanjut Bambang dengan asumsi 50% kendaraan beralih ke non subsidi.

"Ditambah ketika capping dilepas dengan kenaikan tarif 18-31% maka akan berpengaruh kembali ke inflasi sebesar 0,3%-0,46%. Sehingga total tambahan inflasi adalah 0,8%-1,32%," jelas Bambang.

Lebih jauh Bambang memproyeksikan tekanan inflasi akibat dari administer prices adalah sebesar 6,1%-6,6%. "Ini masih menjadi concern kita semua makanya mudah-mudahan pertumbuhan ekonomi kita masih lebih tinggi dari inflasi ini," jelasnya.

Namun, Bambang menegaskan perhitungan tersebut belum juga memperhitungkan kenaikan harga pangan, kemampuan produksi serta impor. Oleh karena itu, Bambang mengatakan diperlukan kebijakan fiskal yang bisa mendukung subsidi harga.

"Pada 2011 kondisi akan lebih complicated, ada lonjakan penduduk, pengembangan bio fuels dan iklim ekstrim. Namun kita lakukan mitigasi seperti stabilitas harga pangan, meminimalkan dampak administer prices serta melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia dan Pemda," katanya.

(dru/ang)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads