Para pengusaha di Indonesia terus mengeluh soal tidak konkretnya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah dinilai cuma bisa mengumbar janji.
Hal ini dilontarkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi di sela acara pelantikan pengurus baru sekaligus ulang tahun ke-59 Apindo di Hotel Kempinski, Jakarta, Senin (31/1/2011).
"Kendala utama kita saat ini adalah adanya kepastian hukum dan kepastian infrastruktur. Pemerintah sudah janji-janji tapi perubahaannya belum saya rasakan. Terutama undang-undang pembebasan tanah untuk infrastruktur," jelasnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam kesempatan tersebut, Sofjan mengatakan pemerintah harus belajar dari pengalaman 1997/1998 untuk mendorong perbaikan ekonomi dalam negeri dan memperpendek jarak antara masyarakat miskin dan kaya.
"Antisipasinya pemerintah harus terbuka dan bekerja lebih cepat untuk menyelesaikan beberapa soal yang diinginkan masyarakat kita. Kasih masyarakat kerjaan melalui proyek-proyek infrastruktur," kata Sofjan.
Jika tidak, bukan tidak mungkin masyarakat bisa bergerak dan situasi seperti di Mesir bisa terjadi. Pemerintah harus cepat melakukan antisipasi.
"Yang dikhawatirkan di Indonesia ada dua, yaitu mengenai bahan-bahan pokok dan kedua adalah minyak. Kalau ini terjadi pasti akan menyebabkan keguncangan ekonomi bagi negara kita dan pemerintah harus cepat-ce[at menindaklanjuti. Saya rasa pemerintah sudah waktunya untuk mengalihkan perhatiannya ke masalah ekonomi, bukan politik lagi. Kalau tidak ini akan bahaya sekali," tukas Sofjan. (dnl/ang)











































