Four Season dan Hilton Berniat Sewa Raja Ampat

Four Season dan Hilton Berniat Sewa Raja Ampat

- detikFinance
Senin, 31 Jan 2011 20:17 WIB
Four Season dan Hilton Berniat Sewa Raja Ampat
Jakarta - Pemerintah akan menyewakan dua pulau Indonesia, yaitu Raja Ampat dan Gugusan Laut Togean Teluk Tomini. Keduanya rencananya akan disewakan ke investor, baik untuk nasional maupun pada asing. Group Four Season dan Hilton sudah berminat.

"Ada beberapa pulau di sana yang sudah dikelola oleh para backpacker. Secara hukum para backpacker itu menikah dengan warga setempat lalu istrinya atas nama pulau itu, mereka kembangkan ekoturisme. Backpacker lebih pada petualangan. Pemerintah mencari investor untuk membangun pariwisata," ungkap Dirjen Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil KKP Sudirman Saad di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (31/1/2011).

Disinggung mengenai investasi di pulau kecil tersebut, Sudirman mengatakan tergantung dari target yang ingin dicapai oleh investor.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia mencontohkan hal yang sama terjadi di Pulai Maldive dengan investasi mencapai US$ 10 juta. Besaran nilai investasi ini juga tergantung dari jumlah kamar penginapan yang akan disewakan.

Namun, ada beberapa masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah terkait dengan adanya kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, maka negara akan memperoleh pendapatan yang sangat baik.

Ditambahkan pula masalah pertama yang harus diatasi adalah membentuk tim terpadu yang melibatkan semua elemen masyarakat. Hal ini bertujuan untuk merumuskan sistem investasi.

"Pemerintah mengatur investor itu bisa membangun misalnya 100 kamar, keuntungan pun dibagi dua, baik kamar itu dipakai atau tidak. Kita belum tahu siapa investornya. Para investor Four Season dan Hilton Resort, mereka belum ada komitmen. Mereka harus melihat dulu, Februari mereka datang. Mereka tertarik, tapi yang paling penting adalah pembenahan internal dulu," pungkasnya.

Mengenai infrastruktur, jika ingin mengadopsi sama seperti sistem di Maldive, pemerintah belum punya kapasitas untuk membangun infrastruktur.

(nin/dnl)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads