Kwik: Tanggulangi Kemiskinan Bukan Dengan Pinjaman

Jakarta - Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Kwik Kian Gie menjelaskan dalam rangka penanggulangan kemiskinan harus dihindari pembiayaan melalui pinjaman. Pasalnya, hal itu hanya akan mengalihkan permasalahan yang ada saat ini pada generasi mendatang.Demikian disampaikan Kwik pada acara peluncuran laporan perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goal/MDG) di kantor Bappenas, Jl. Taman Suropati, Jakarta Pusat, Senin (17/5/2004).Kwik menyitir pernyataan ekonom peraih hadiah Nobel, Joseph E. Stiglitz, yang mengemukakan intervensi lembaga internasional dalam pelaksanaan reformasi dan penanggulangan kemiskinan di sejumlah negara kadang kala justru menimbulkan permasalahan yang jauh lebih kompleks dan kontraproduktif.Dicontohkan, liberalisasi perdagangan yang diterapkan oleh IMF di Ethiopia justru menyebabkan penghasilan petani di negeri miskin itu merosot dan memperburuk situasi ekonomi yang sudah parah. Demikian pula halnya dengan penutupan belasan bank di Kenya dan Indonesia yang membuat krisis ekonomi semakin parah.Pada kesempatan itu, Kwik juga mengemukakan sejumlah kemajuan dari beberapa indikator kinerja pembangunan sejalan dengan program MDG. Di antaranya laju pertumbuhan penduduk semakin turun dari 2,32 persen pada periode 1971-1980 menjadi 1,49 persen pada periode 1990-2000. Angka kelahiran total menurun dari 5,6 anak per wanita usia reproduksi pada tahun 1971 menjadi 2,6 anak pada tahun 2002.Kemudian, rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas meningkat dari 6,7 pada tahun 2000 menjadi 7,1 pada tahun 2003. Angka melek aksara juga meningkat menjadi 89,8 persen pada tahun 2003.Usia harapan hidup meningkat dari 45 tahun pada tahun 1967 menjadi 66,2 tahun pada tahun 2001. Angka kematian balita menurun dari 216 kematian per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 1960 menjadi 46 kematian per 1.000 kelahiran pada tahun 2000.Kwik juga mengakui saat ini ada 3 hal yang masih dihadapi Indonesia untuk mensukseskan program MDG yakni masih lambatnya proses reformasi, rendahnya kesejahteraan rakyat dan masih adanya potensi disintegrasi bangsa.Sementara itu, Deputi Pendanaan Bappenas Prasetijono Widjojo memproyeksikan dengan adanya MDG hingga tahun 2015 mendatang, secara nasional proporsi penduduk miskin di Indonesia akan turun menjadi 7,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).Angka ini jauh menurun dibanding dengan data Garis Kemiskinan Nasional pada tahun 1990 yang mencapai 15,1 persen, tahun 1996 11,3 persen, tahun 1999 23,4 persen, tahun 2002 18,2 persen dan tahun 2003 17,4 persen. (ani/)