Perhitungan Angka Kemiskinan RI Sebaiknya Per Provinsi

Jakarta - Duta Besar Khusus PBB untuk kawasan Asia Pasifik, Erna Witoelar, menegaskan perhitungan angka kemiskinan di Indonesia sebaiknya tidak sentralistik, tapi dihitung berdasarkan provinsi. Hal ini untuk menghindari upaya pengentasan kemiskinan dengan mengandalkan pinjaman dari luar negeri.Menurut Erna yang ditemui di gedung Bappenas, Jl. Taman Suropati, Jakarta Pusat, Senin (17/5/2004), bila perhitungan angka kemiskinan tidak dilakukan secara nasional, pemerintah bisa menggunakan APBN. Namun dengan catatan APBN bisa di-manage dengan baik sehingga tidak perlu semua upaya proyek pengentasan kemiskinan didanai dari pinjaman."Sekarang masih banyak proyek-proyek kemiskinan yang masih terkonsentrasi di tingkat pusat sehingga dana yang digunakan untuk pengentasan lebih banyak dipakai untuk cost, bukan untuk mengentaskan kemiskinan itu sendiri," ungkap mantan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah di era Gus Dur ini.Karena itu, menurut Erna, identifikasi angka kemiskinan sebaiknya langsung dihitung per daerah sehingga angka yang keluar tidak terlihat besar. Dengan demikian, solusi yang dipilih tidak lewat pinjaman luar negeri.Jika hal ini dilakukan, lanjut dia, pengentasan kemiskinan diharapkan bisa dilakukan di semua daerah secara merata. Sayangnya, saat ini pemerintah masih banyak mengandalkan pinjaman dari Bank Dunia atau Bank Pembangunan Asia (ADB) untuk program pengentasan kemiskinan.Padahal, jika pemerintah menyerahkan pengentasan kemiskinan kepada daerah diperkirakan banyak daerah yang mampu melakukan, terutama yang APBD-nya cukup besar.Erna mencontohkan kasus di Nepal. Untuk program pengentasan kemiskinan, Nepal membutuhkan biaya yang cukup besar yakni mencapai US$ 7,9 miliar per tahun. Namun pemerintah Nepal melakukan hitung-hitungan per distrik hingga kemudian dicanangkan pembangunan 5 WC per distrik per bulan.Mengacu pada apa yang dilakukan Nepal, menurut Erna, Indonesia tentunya bisa saja melakukan hal serupa. Untuk membangun sekadar membangun 60 WC per daerah per bulan dipastikan pemerintah akan mampu melaksanakannya."Jadi kita tidak perlu melihat ke atas-atas terus. Kita bisa mencontoh Nepal. Apalagi Indonesia masih digolongkan negara menengah dalam hal kemiskinan atau masih lebih baik dari India, Bangladesh atau Nepal," papar aktivis lingkungan tersebut.Sebelumnya, Kepala Bappenas Kwik Kian Gie juga mengingatkan masalah besarnya pinjaman yang digunakan untuk pengentasan kemiskinan, meski pinjaman tersebut bersifat lunak.Menurut Kwik, intervensi lembaga internasional dalam hal pelaksanaan penanggulangan kemiskinan seringkali justru menimbulkan masalah yang jauh lebih kompleks. Oleh karena itu, menurut dia, pinjaman luar negeri untuk pengentasan kemsikinan sebisa mungkin harus dihindari. (ani/)