Pekerja Desak Dilibatkan dalam Penentuan Kebijakan BUMN

Jakarta - Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (SP BUMN) mendesak dinaikkannya posisi tawar Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN dalam menentukan kebijakan perusahaan di masa mendatang. Tuntutan itu terkait dengan program privatisasi yang hingga kini terus dilaksanakan kantor Kementerian BUMN.Desakan tersebut mencuat dalam Musyawarah Besar FSP BUMN di Hotel Aston, Jakarta Pusat, Senin (17/5/2004).Pengurus FSP BUMN yang juga Ketua Persatuan Pegawai PT Indonesian Power, Abdul Aziz Hasan, menegaskan desakan tersebut merupakan bagian dari amanat konstitusi yang tertuang dalam UUD 45."Pekerja adalah ujung tombak terlaksananya peran-peran BUMN sebagai bentuk usaha bersama. Jadi sudah selayaknya pekerja di BUMN terlibat dalam pengambilan keputusan menyangkut pengelolaan BUMN," tegasnya.Menurut dia, masalah yang menimpa PT Dirgantara Indonesia yang terus berkepanjangan tidak seharusnya terjadi jika sejak awal SP dilibatkan. Demikian pula halnya dengan keributan yang terjadi dalam proses privatisasi Semen Gresik, Semen Padang dan Semen Tonasa.Disebutkan, BUMN sebagai badan usaha pemerintah merupakan tulang punggung perekonomian yang harus dikelola dengan prinsip kebersamaan, keterbukaan dan kesetaraan. Oleh karena itu, Aziz mendesak dilibatkannya FSP BUMN dalam memperjuangkan hak-hak pekerja sebagai stake holder.Tidak diikutsertakannya pekerja BUMN saat pengambilan keputusan yang menyangkut kebijakan strategis BUMN seperti terjadi selama ini, menurut dia, bisa merugikan perekonomian nasional. Alasannya, hal itu akhirnya berbuntut pada kesengsaraan pekerja dan masyarakat pada umumnya.Sekadar diketahui, FSP BUMN saat ini beranggotakan serikat pekerja dari 89 BUMN atau 48 persen dari total serikat pekerja BUMN yang ada di Indonesia. (ani/)