Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Prabowo Subianto dalam pokok-pokok pikirannya yang diterima detikFinance, Jumat (18/2/2011).
Menurut Prabowo, kebijakan perdagangan pemerintah yang liberal sering bertentangan dengan kebijakan revitalisasi pertanian. Ironis, di saat pemerintah menjanjikan prioritas pembangunan pertanian melalui revitalisasi pertanian, yang terjadi justru marjinalisasi pertanian.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika ini terus dibiarkan maka akan merugikan petani produsen dalam negeri yang memproduksi komoditas-komoditas tersebut.
"Secara prinsip, HKTI menolak setiap kebijakan dan upaya penyelesaian masalah pemenuhan pangan dengan penjadikan impor sebagai alternatif utama atau bahkan jadi satu-satunya obat mujarab," tegas Prabowo.
Kebijakan pemerintah membuka kran impor produk pertanian lewat pembebasan bea masuk 57 produk pangan dinilai HKTI merugikan petani lokal.
Pemerintah juga dinilainya tak serius meningkatkan pendidikan dan pelatihan petani lokal yang 80% merupakan tamatan SD saja.
Prabowo mewakili HKTI juga meminta pemerintah mengalokasikan 10% dana APBN untuk peningkatan produksi pangan dan pertanian.
(dnl/qom)










































