DPR Dukung BPS Perluas Wilayah Penghitungan Inflasi

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendukung Badan Pusat Statistik (BPS) kembali perluas wilayah penghitungan inflasi hingga ke desa-desa karena selama ini masih bias kota. Selain itu, BPS juga diharapkan bisa semacam IHK untuk Kelompok Miskin.

Menurut Wakil Ketua Panja Inflasi dan Suku Bunga Komisi XI DPR Kemal Stamboel, penghitungan inflasi di Indonesia masih bias kota, karena memang basis surveinya di 66 kota. Namun, upaya BPS menyajikan angka inflasi pedesaan yang sudah dilakukan sangat bermanfaat untuk melihat realitas inflasi di desa-desa.

"Saya kira rencana itu bagus ya, semakin luas coverage-nya maka hasilnya diharapkan lebih akurat menggambarkan kondisi di lapangan," katanya dalam siaran pers yang diterima detikFinance, Sabtu (19/2/2011).

Seperti diketahui, sebagai basis penghitungan inflasi adalah Survey Biaya Hidup BPS yang dihitung pada tahun 2007. SBH diadakan antara 5-10 tahun sekali.

Dalam survey pada 2007 yang dilakukan di 66 kota Indeks Harga Konsumen, ditemukan 61 komoditas harga yang bergejolak dengan bobot 16 persen; 21 komoditas harga administered dengan bobot 18 persen; dan 692 komoditas dengan bobot 66 persen. Berikutnya, monitoring harga komoditas ini dilakukan di 153 pasar tradisional, 98 pasar modern, dan 135.336 outlet luar pasar.

Untuk memperbaiki kualitas perhitungan, BPS berencana menambah 16 kota dalam survei untuk menentukan Indeks Harga Konsumen (IHK) di seluruh Indonesia tahun depan. Dengan penambahan kota ini, penghitungan inflasi nasional diharapkan semakin akurat.

Dengan demikian pada Survei Biaya Hidup (SBH) untuk periode 2012-2017, BPS akan melakukan hitungan inflasi di 82 kota. Sebelumnya pada SBH Periode 2007-2012 ini, BPS mengukur inflasi dari survei 66 kota di seluruh Indonesia.

(ang/ang)