BI : Pembatasan Premium Dongkrak Inflasi 0,7%

Padalarang - Bank Indonesia (BI) memperkirakan adanya kebijakan pembatasan BBM bersubsidi pada awal April 2011 berpotensi menambah tekanan inflasi sebesar 0,7 persen.

Ketua Tim Outlook Jangka Pendek dan Diseminasi Kebijakan Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Endy Dwi Tjahyono mengakui tekanan inflasi ke depan akan lebih tinggi. Selain volatile food yang belum menunjukkan penurunan, rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi turut menambah tekanan terhadap inflasi tahun 2011 ini.

Berdasarkan perhitungan BI, dengan harga Pertamax Rp 8.000per liter dan pemberlakuan pembatasan BBM bersubsi pada April di Jawa-Bali, maka terdapat tambahan inflasi hingga 0,7 persen.

"Pemerintah berencana untuk membatasi peggunaan BBM bersubsidi pada April ini, dampaknya akan sangat tinggi sampai 0,7 persen," ujarnya dalam Seminar Moneter dan Sistem Keuangan di Hotel Mason Pine, Padalarang, Bandung, Sabtu (19/2/2011).

Berdasarkan perhitungan BI, dengan harga Pertamax Rp 7.850/liter dan pemberlakuan pembatasan BBM bersubsidi di Jabodetabek saja bisa memberikan tambahan inflasi 0,21 persen. Kemudian untuk daerah Jawa-Bali (kecuali Jabodetabek) tambahan inflasinya 0,46 persen serta keseluruhan Jawa Bali tambahan inflasinya 0,67 persen.

Sedangkan dengan harga Pertamax Rp 8.000 dan pemberlakukan pembatasan BBM bersubsidi di Jabodetabek terdapat tambahan 0,22 persen, Jawa Bali (kecuali Jabodetabek) sebesar 0,49 persen, Jawa-Bali terdapat tambahan sebesar 0,7 persen.

Untuk harga Pertamax Rp 8.500, jika pemberlakuan pembatasan BBM bersubsidi dilakukan di Jabodetabek, terdapat tambahan inflasi sebesar 0,26 persen, Jawa-Bali (kecuali Jabodetabek) sebesar 0,56 persen, Jawa-Bali sebesar 0,81 persen.

Endy menyatakan tambahan inflasi ini berlangsung sekali ketika pembatasan BBM bersubsidi mulai diberlakukan. Namun, dia khawatir adanya secondary effect dari pemberlakuan rencana tersebut yang belum dapat diperhitungkan.

"Jadi 0,7 persen itu sumbangan, misalnya inflasi inti 5 persen kalau jadi diterapkan jadi 5,7 persen. Angka itu masih mengabaikan second round effect-nya. Itu hanya menghitung BBM pada IHK, tapi second round-nya belum," tegasnya.

Menurut Endy, pemberlakuan pembatasan BBM tersebut perlu dipertimbangkan kembali. Apalagi jika harga Pertamax semakin tinggi karena akan terjadi gap yang besar dengan harga Premium.

"Kita tidak mengusulkan secara institusi, ada masukan kenapa nggak BBM-nya saja yang dinaikkan, karena kalau gap-nya besar pasti ada kebocoran. Masih banyak masukan seperti itu, yang jelas perlu dipikirkan sehingga dampak ekspektasi (masyarakat) paling minim," kata Endy. (nia/dru)