Muhaimin : 196 Perusahaan Penempatan TKI Terancam Dilikuidasi

Jakarta - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) tengah melakukan verifikasi dan audit tahap akhir terhadap 561 perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Sampai saat ini, sudah ada 65 persen PPTKIS dinyatakan sehat, sedangkan 35 persen atau 196 perusahaan terancam dilikuidasi karena tidak memenuhi ketentuan.

"PPTKIS yang dinyatakan sehat ada 65 persen. Yang buruk akan dilikuidasi. Yang masuk ketegori sedang diharapkan bergabung dengan PPTKIS lainnya yang juga masuk ketegori sedang," ujar Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dalam keterangan persnya di Jakarta, Minggu (20/2/2011).

Menurut Muhaimin, audit yang dilakukan adalah pemeriksaan kapasitas, ketaatan terhadap undang undang, dan sistem pelatihan. "Yang pokok terhadap pelaksanaan undang undang. Ada PPTKIS tidak sehat dan tidak sesuai prosedural," ujarnya.

Lebih jauh Muhaimin mengatakan, pemerintah tidak bisa melarang kecuali mempertegas mekanisme dan program pengiriman TKI. Nantinya, sambung Muhaimin ada perbaikan sistem dan mekanisme.

"Tidak menyulitkan tapi juga tidak memberikan peluang ke saudara yang berangkat jadi korban apa yang jadi kesalahan pemberangkatan," katanya.

Ditegaskan Muhaimin, hasil audit tersebut diharapkan keluar pekan depan atau paling lama akhir bulan sudah diumumkan. Sehingga nant mana yang bisa dan layak meneruskan program dan mana yang tidak bisa meneruskan karena ketidakmampuan melayani akan terlihat.

Muhaimin juga menambahkan kualitas TKI  yang dikirimkan PPTKIS berbeda, tergantung wilayahnya. Untuk Asia Pasifik, sudah memiliki standar kompetensi. Sedangkan pengiriman ke Arab Saudi, umumnya Timur Tengah belum memiliki kompetensi lengkap.

"Untuk Arab Saudi kita siapkan beberapa alternatif. Awal Maret akan tuntaskan pembicaraan tingkat pejabat eselon 1 untuk bicara mekanisme dan sistem perlindungan. Tidak seperti sekarang ini yang memalukan kita. Banyak TKI di kolong jembatan dan depan Keduataan Besar. Itu tidak boleh terjadi lagi. Nama baik bangsa tercoreng. Jangan sekali-kali berangkat tanpa proses yang jelas," tuturnya.

Di Arab Saudi, lanjutnya, dalam waktu beberapa bulan ini sulit mencari TKI. Akibatnya, banyak orang Arab Saudi yang mengeluh."Saya bilang kalau sulit yang penting ada 3 hal. Pertama perlindungan, kedua gaji tinggi. Kalau tidak jangan berangkat. Ketiga disepakati nanti dalam pembicaraan kesiapan dan kemampuan pengelolaan yang baik terutama perlindungan," tegasnya.

Sementara itu, Direktur PTKLN Rostiawati menjelaskan, 35 persen PPTKIS yang terancam dilikuidasi masuk dalam tahap pembinaan. Pembinaan tersebut tergantung tingkatan PPTKIS tersebut."Pembinaan akan diawasi langsung pengawas ketenagakerjaan," pungkas Rostiawati. (dru/dru)