Pinjaman Dikorupsi, ADB Seakan Tutup Mata

Jakarta - Ekonom Indef, Dradjat H. Wibowo, menilai lembaga donor semacam Bank Pembangunan Asia (ADB) seolah menutup mata atas praktek korupsi dalam pelaksanaan proyek yang dibiayainya. Akibatnya, pinjaman itu menjadi tidak efektif."Banyak yang bilang utang kita dari ADB adalah sesuatu yang gagal. Menurut saya, tidak hanya gagal tapi tidak sedikit yang tergolong sebagai utang najis," kata Dradjat di kantor INFID, Jl. Mampang Prapatan XI, Jakarta Selatan, Selasa (18/5/2004).Dicontohkan Dradjat, laporan dari ADB menyebutkan, pada tahun 1996 sebesar 60persen pinjaman proyek itu tergolong tidak berhasil, khususnya dalam proyek agroindustri, kesehatan dan kependudukan yang nilainya mencapai US$ 318 juta.Pada kesempatan itu, anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga mengungkapkan, sejumlah masalah yang menyebabkan kinerja ADB di Indonesia sangat buruk.Pertama, seperti halnya Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) ternyata ADB juga menutup mata atas tindakan korupsi dalam proyek yang dibiayai. Kedua, proyek ADB terkesan hanya sekadar mengejar target terutama dalam pengucuran dananya, padahal banyak sekali aspek sosial yang belum terselesaikan.Ketiga, seleksi atas proyek yang memenuhi syarat sangat lemah. Keempat, tidak adanya lembaga pengawas dan audit independen. Kelima, tidak adanya forum yang efektif untuk melibatkan multi pihak, baik NGO maupun penggerak masyarakat madani lainnya.Keenam, tidak adanya tim pengawas pelaksanaan pinjaman luar negeri karena tim yang pernah dibentuk sudah dibubarkan pemerintah. Ketujuh, cost dan benefit dari proyek, baik dari sisi ekonomi maupun finansial, kurang diperhatikan. "Oleh karena itu ke depan, ADB harus banyak melakukanperbaikan," ungkap Dradjat yang belum lama ini mundur dari komisaris BNI.Oleh karena itu, Dradjat mengusulkan sejumlah solusi agar ADB ke depan lebih baik dalam menjalankan misinya di Indonesia. Pertama, ADB harus memiliki catatan yang jelas mengenai utang yang dikorupsi. Kedua, seleksi proyek harus diperketat, termasuk dari sisi cost dan benefit-nya.Ketiga, harus ada monitoring dan audit yang independen. Keempat, harus ada keterlibatan multi pihak dan kelima, perlu dibentuk tim pemantau proyek-proyek yang didanai oleh luar negeri. (ani/)