Izin Prinsip Tak Selesai, Target Privatisasi Meleset

Jakarta - Pemerintah khawatir target penerimaan privatisasi dalam APBN 2004 sebesar Rp 5 triliun akan meleset jika pembahasan izin prinsip privatisasi tidak segera selesai."Saya belum dapat menjawab sekarang tercapai atau tidak. Tapi kalau pembahasannya tidak tuntas ya, tidak tercapai," kata Deputi Meneg BUMN Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi Mahmuddin Yasin sebelum rapat dengan sub komisi perbankan dan BUMN Komisi IX DPR RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (27/5/2004). Menurut Mahmuddin, pemerintah tidak akan melakukan tindakan privatisasi apapun tanpa adanya persetujuan dari DPR. Meski demikian, tegas Mahmuddin, jika izin dari DPR sudah diberikan, pemerintah tidak akan gegabah melepas sahamnya secara sembarangan jika kondisi pasar tidak mendukung.Mengenai privatisasi BNI, Mahmuddin menjelaskan pelepasan saham pemerintah dilakukan setelah masalah internal BNI selesai. "Kita tidak memberi target kapan masalah internal BNI diselesaikan," tegas Mahmuddin.Untuk pelepasan saham di Bank Mandiri, Mahmuddin menegaskan belum tentu dilakukan tahun ini karena pemerintah masih terikat dengan lock up period. "Belum tentu bisa dilakukan tahun ini karena lock up period masih berlaku. Sekarang ini yang lagi kita mintakan ijin ke DPR adalah izin prinsipnya," tukas Mahmuddin. (qom/)