Pemerintah Didesak Segera Kucurkan Dana Bagi Hasil Migas

Jakarta - Forum Komunikasi Daerah Penghasil Migas (FKDPM) mendesak pemerintah segera membayar dana bagi hasil triwulan IV-2003 dan triwulan I-2004 yang saat ini belum diterima daerah. Keterlambatan ini sangat memberatkan keuangan daerah. Keterlambatan ini tidak dapat ditolerir karena telah mencapai enam bulan.Demikian diungkapkan Bupati Musi Banyuasin Alex Nurdin saat jumpa pers di Jakarta, Selasa (1/6/2004)."Harusnya dana bagi hasil triwulan I-2004 sudah bisa diterima 1 April tapi sampai sekarang belum dikucurkan sehingga mengganggu cash flow daerah," kata Alex.Ditambahkan pula oleh dewann pakar FKDPM Andang Bachtiar bahwa keterlambatan realisasi itu mencapai Rp 2,726 triliun yang terdiri dari dana bagi hasil triwulan I-2004 sebesar Rp 2,275 triliun dan kekurangan tahun lalu Rp 451 miliar.FKDPM menilai keterlambatan dana bagi hasil tersebut tidak pernah diberitahukan sebelumnya oleh pemerintah ke daerah. "Padahal dana bagi hasil migas sangat penting. Sebab dijadikan patokan dalam penyusunan APBD. Tapi kenyataannya anggaran yang seharusnya diterima daerah itu tidak kunjung terealisasi bahkan menjadi rutinitas sejak bagi hasil diberlakukan sejak 1999," katanya.Untuk itu, FKDPM meminta pemerintah pusat untuk tidak terus menerus menahan hak daerah itu mengingat dana itu sangat penting bagi kelangsungan pembangunan di daerah. (san/)