Bank Dunia Tingkatkan Program Kemitraan Infrastruktur di Indonesia

Jakarta - Bank Dunia berencana mengalihkan program kemitraannya dengan Indonesia, salah satunya ke sektor infrastruktur. Perubahan kerjasama tersebut karena Indonesia dinilai sudah menjadi middle income.

Direktur Eksekutif Bank Dunia Hekinus Manao menyatakan, minggu lalu Bank Dunia baru menyepakati Country Partnership Strategy (CPS) atau peta kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia yang penekanannya pada empat hal, salah satunya infrastruktur.

"Pertama peningkatan iklim investasi. Kemudian pembangunan infrastruktur dasar, dukungan Bank Dunia kepada Indonesia terkait climate change, lalu untuk menjaga kestabilan fiskal di Indonesia," katanya saat ditemui di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (18/3/2011).

Hekinus menila,i pembangunan infrastruktur dasar adalah yang  yang menjadi salah satu poin dari kolaborasi yang akan diperkuat antara pemerintah dengan Bank Dunia. Jadi ada kemungkinan gaya kerjasamanya bergeser dari hanya sekedar mendukung dari beberapa program dasar yang selama ini dilakukan seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), PNPM Mandiri, dan program lainnya.

"Kalau (program-program) itu bisa diambil alih murni APBN, kemudian pola kerjasama dengan Bank Dunia kita geser ke yang lebih fundamental seperti infrastruktur dan sebagainya. Kelihatannya ada tendensi ke sana," katanya.

Hekinus menyatakan, pada kesempatan berikutnya pihaknya akan duduk bersama pemerintah Indonesia karena sudah disahkan di dewan (board) direktur Bank Dunia. Oleh sebab itu, program-program tersebut diharapkan bisa efektif mulai 2012.

"Waktu disiapkan itu juga kita duduk bersama dengan pemerintah Indonesia. Jadi bukan datang ke sana lalu bank dunia bikin sendiri. Cuma yang punya strategi itu adalah WB. Jadi Indonesia adalah pihak yang dikonsultasikan," ujarnya.

Mengenai sasaran proyek, Hekinus menyatakan dalam buku CPS tersebut tidak dijelaskan secara spesifik. Namun sudah ada garis-garis besarnya. Misalnya di bidang infrastruktur transportasi, infrastruktur energi, infrastruktur telekomunikasi. Begitu juga saat ditanya mengenai pola pembiayaan proyek-proyek infrastruktur ini. Hekinus menyatakan bahwa saat ini CPS itu belum sampai perhitungan angka-angka karena baru saja disepakati.

“Teknis, akan dibicarakan setiap saat. Karena indonesia sudah berpindah dari negara yang IDA (negara ekonomi lemah) menjadi negara yang lebih baik," ujarnya.

Hekinus menjelaskan alasan pergeseran kemitraan tersebut adalah memang strategi partnership Indonesia dengan Bank Dunia sudah seharusnya diperbaharui. Dalam buku CPS yang akan menjadi semacam pelita pembangunan untuk Indonesia menetapkan pembangunan infrastruktur karena saat ini Indonesia sudah menjadi negara middle income country dan tidak lagi menjadi penerima donor yang masuk kategori International Development Association (IDA). IDA adalah negara yang memerlukan bantuan karena ekonominya sangat lemah.

"Kita (Indonesia) sudah naik kelas menjadi IBRD. Jadi itu terus yang harus didorong agar kita menjadi middle income country. Jangan sampai menjadi middle income country tetapi terjebak kembali menjadi IDA," pungkasnya.

(nia/ang)