CGI Melegitimasi Program yang Merusak Pembangunan

Jakarta - INFID menilai Consultative Group on Indonesia (CGI) banyak memberi legitimasi atas program-program ekonomi yang justru merusak pembangunan. Misalnya saja CGI menerima analisa dan proyeksi IMF dan Bank Dunia mengenai Indonesia yang secara tidak langsung membenarkan beban utang melemahkan anggaran dan kemampuan pemerintah untuk dapat menolong rakyatnya.Demikian pernyataan INFID dalam Mid Year Review CGI Meeting di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (2/6/2004).INFID menilai laporan yang disiapkan Bank Dunia sebagai koordinator forum CGI tidak diimbangi laporan badan lain seperti UNDP dan ILO ataupun dari pemerintah Indonesia sendiri yang bisa memberi anggota CGI pilihan kebijakan lain selain dari kebijakan veri IMF dan Bank Dunia.INFID sebelumnya telah mengusulkan ke DPR, pemerintah dan negara anggota CGI bahwa Indonesia perlu evaluasi independen dari Bank Dunia dan IMF atas kinerja dan manfaat bantuan selama ini dan program ekonomi yang ada sekarang karena sudah enam tahun di bawah program IMF ekonomi Indonesia memang membaik namun masih kurus kering dan loyo dibandingkan negara lain yang sudah sehat dan mulai jogging.CGI harusnya menjadi forum yang setara, peran dan kemampuan para perunding bantuan juga harus setara. Untuk itu pemerintah harus mampu meningkatkan kemampuan negosiasinya. Sangat disayangkan birokrasi pemerintah Indonesia tidak memiliki policy unit yang dengan teratur dan cepat bisa memberi analisa mengenai opsi kebijakan kepada para pembuat kebijakan atas masalah yang sering menjadi perdebatan.Kemampuan birokrasi dalam bernegosiasi menjadi kunci agar Indonesia bisa memperoleh syarat-syarat yang baik mengenai bantuan dari CGI. Dinilai pula dalam pertemuan CGI selama ini sama sekali tidak dibahas alternatif pembiayaan pembangunan misalnya pengurangan utang atau kebijakan makro yang membela kepentingan rakyat.INFID menilai kucuran utang hampir tidak ada artinya mengingat sebagian besar akan digunakan untuk membayar utang lagi. (san/)