Suriah Tertarik Belajar BLT di Indonesia

Jakarta - Suriah tertarik mempelajari penerapan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Indonesia. Suriah berencana untuk mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sudah membebani pemerintahan mereka.

"Mereka tertarik untuk mempelajari program BLT di Indonesia," ujar Juru Bicara Wapres, Yopie Hidayat kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (22/3/2011).

Wakil Perdana Menteri Suriah, Abdullah Al Dardari memang menemui Wapres Boediono. Pertemuan berlangsung selama 1 jam.

Menurut Yopie, Abdullah menyatakan ketertarikannya dengan program BLT karena mereka mengalami persoalan yang sama, yakni tingginya subsidi BBM yang ditanggung oleh pemerintah Suriah. Dengan penerapan program BLT di Suriah, subsidi bisa dipindahkan sasaran yang lebih spesifik, seperti ibu-ibu rumah tangga kelas menengah ke bawah.

"Keinginan Suriah untuk mempelajari itu karena menghadapi persoalan yang sama," katanya.

Karena itu, Yopie mengatakan, Abdullah meminta literatur dan bahan-bahan agar program ini bisa mereka contek. Abdullah membutuhkan bahan-bahan itu agar bisa meyakinkan parlemen di suriah agar menyetujui program itu.

"Mereka minta pak Wapres termasuk literatur tambahan untuk menyakinkan parlemen disana membuat keputusan subsidi langsung yang mendistorsi harga," terang Yopie.

Lebih lanjut Yopie mengatakan, jika Suriah sangat ingin menerapkan program ini karena mereka yakin program ini akan berhasil lantaran jumlah penduduk Suriah tidak sebanyak di Indonesia.

"Disana target RT-nya juga nggak seberapa, wong Indonesia saja puluhan juta keluarga bisa, Suriah hanya 500 ribu KK," sebutnya.

Selain ingin belajar BLT, kedatangan Abdullah juga ingin menjalin kerjasama perdagangan dengan Indonesia. Abdullah berharap, dengan kerjasama ini, menjadi pintu pembuka bagi Suriah untuk kerjasama dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Abdullah juga membuka peluang bagi negara investor-investor dari Indonesia untuk berinvestasi di Suriah.

Pemerintah sebelumnya memberikan BLT sebagai kompensasi kepada masyarakat miskin setelah adanya kenaikan harga BBM. Tiap 1 keluarga miskin yang sudah terdata oleh Badan Pusat Statistik (BPS) akan mendapatkan Rp 300 ribu untuk 3 bulan. Namun sejak tahun 2010, pemerintah sudah menghentikan pemberian BLT itu.


(gun/qom)