Kereta Api Barang Diusulkan Tak Terima Subsidi

Jakarta - Kereta api barang diusulkan tidak menerima subsidi karena merupakan angkutan bisnis bukan ekonomi. Subsidi akan diutamakan kepada angkutan kereta penumpang.

"Kereta api barang kan bukan kereta ekonomi, artinya ini kan komersial, jadi saya melihat lebih baik memperbaiki manajemen bisnisnya dari pada memohon subsidi," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro, di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Selasa (22/3/2011).

Menurut Bambang, manajemen kereta api akan lebih efisien jika tidak mendapat perlakuan khusus dari pemerintah. Masalah manajemen ini menjadi kunci terhadap keberlangsungan PT Kereta Api (KAI).

"Pendapat saya seharusnya kereta tanpa ada perlakuan khusus harus bisa lebih efisien. Kalau konteks pengiriman barang ya, cuma permasalahannya bukan pada solarnya atau bahan bakar tapi lebih ke permasalahan manajemennya," tandasnya.

Selama ini subsidi untuk angkutan kereta api meliputi 3 macam yaitu  Public Service Obligation (PSO), Track Access Charge (TAC), Infrastructure Maintenance and Operations (IMO).

Ketiga hal tadi saat ini masih ditentukan oleh SKB 3 Menteri yaitu Menhub, Menkeu dan Kepala Bappenas. PSO  merupakan kewajiban negara yang harus dibayarkan kepada operator kereta api atas selisih Pedoman Tarif per Km per penumpang dan Tarif per Km per penumpang yang ditentukan pemerintah ditambah margin yang wajar.

PT KAI wajib membayar TAC kepada Pemerintah dalam bentuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sementara TAC adalah ongkos dalam penggunaan infrastruktur negara seperti rel, sinyal dan lain-lain.

Sementara Infrastructure Maintenance (IM) digarapm bersama antara PTKAI dan Ditjen KA. Untuk Infrastructure Operations (IP)  dilakukan PT KAI atas nama negara dan seharusnya menerima bayaran untuk  pengoperasian.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Ignasius Jonan sebelumnya mengatakan untuk kereta barang, rata-rata terlambat 50 menit karena mendahulukan kereta angkutan penumpang.

"Pada angkutan kereta api barang, cargo khususnya ke daerah Jawa kan sudah pakai BBM industri. Kalau truk masih bisa pakai BBM subsidi," kata Jonan beberapa waktu lalu.

(nia/hen)