Pemerintah Kaji Pemegang HTI yang Tak Serap Inti Plasma

Jakarta - Para perusahaan pemegang konsensi Hutan Tanaman Industri (HTI) diharapkan membina  20% lahan inti plasma untuk warga sekitar areal HTI. Namun saat ini masih ada saja HTI yang membandel, meskipun ada beberapa yang sudah patuh terhadap ketentuan itu.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan tujuan dari regulasi tersebut menghindari banyak pengangguran di areal kawasan HTI. Selain itu, bisa mencegah terjadi pencaplokan lahan oleh warga sekitar di areal konsesi HTI.

"Jangan sampai hasilnya bagus, tapi banyak pengangguran," katanya dalam acara seminar kelapa sawit, di Wisma Antara, Kamis (24/3/2011)

Menurut Zulkifli, masih ada beberapa perusahaan yang belum mematuhi peraturan ini. Banyak dari perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang suda lama bergerak sebelum munculnya kebijakan ini.

Meskipun kata dia, pemerintah tidak akan memberikan sanksi kepada perusahaan yang belum menerapkan kebijakan ini. Namun, perusahaan tersebut hanya akan dikaji.

"Kaji, bukan sanki, nggak ada sanksi. Kalau dulu belum ada aturan itu, kita kaji apa boleh kita ambil 20% untuk rakyat sekitar situ," imbuhnya.

Walaupun Zulkifli, kementerian kehutanan tidak akan meberikan izin kepada perusahan baru yang belum memiliki inti plasma. Saat ini sudah ada perusahaan yang melakukan kebijakan seperti itu, bahkan beberapa perusahaan memiliki lebih banyak pegawai dari rakyat setempat.

"Ada yang berjalan baik bahkan ada yang lebih, 30-40%," tambahnya.

(hen/hen)