Setor Rp 300 Triliun, Tapi Kondisi Jalan Kalimantan Rusak Parah

Samarinda - Kondisi jalan trans Kalimantan hingga saat ini berbanding terbalik dengan kondisi jalan trans Jawa, trans Sumatera, dan trans Sulawesi yang mulus. Pemerintah dinilai mengabaikan pembangunan trans Kalimantan yang menghubungkan 4 provinsi di pulau Kalimantan.

"Apakah jalan Kalimantan Timur ke Kalimantan Selatan, semulus jalan dari Lampung ke Sumatera Selatan?" kata Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur Rusman Yakub, ketika berbincang dengan wartawan, Kamis (24/3/2011).

Di Kalimantan, jalan yang menghubungkan provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantang Tengah dan Kalimantan Barat, masih jauh dari harapan sentuhan pembangunan jalan yang representatif melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Coba, berapa hasil pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Kalimantan kepada pemerintah pusat? Berapa yang kembali untuk membangun jalan di Kalimantan?" imbuh Rusman.

"Belum lagi kita bicara kondisi jalan negara di Kalimantan Timur yang dibiayai APBN. Kondisinya parah," tambah Rusman.

Rusman menyebutkan, di 2010 lalu, Kaltim menyetor Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menyetor ke Rp 300 triliun ke pemerintah pusat. Dana ratusan triliun rupiah itu diperoleh sebagian besar dari sektor hasil pengelolaan Minyak dan Gas Bumi (Migas).

"Nah, tahun 2011 ini APBN cuma mengucurkan dana Rp 960 miliar untuk pembangunan infrastruktur milik negara di Kaltim," sebut Rusman.

"Dana itu termasuk untuk fasilitas jalan. Sementara jalan milik negara di Kaltim ini 2.200 kilometer," terang Rusman.

Ditambahkan Rusman, di Kaltim, tidak ada jalan berstatus jalan milik negara termasuk jalan kelas II yang bisa dilalui kendaraan berat di atas 8 ton.

"Di Kaltim kelasnya hanya IIIB maksimal 8 ton. Tahu sendiri kan akibatnya kalau jalan kelas IIIB dilalui alat berat melebihi 8 ton," jelas Rusman.

Disebutkan Rusman juga, perjuangan untuk mendesak pemerintah pusat agar serius memperhatikan pembangunan di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur, harus terus dilakukan.

"Pemerintah jangan tutup mata. Harus sampai kapan ketimpangan pembangunan ini terus terjadi?" tutupnya.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Irianto Lambrie membenarkan Kalimantan Timur telah menyetor ke pemerintah pusat Rp 300 triliun selama tahun 2010 lalu.

"Itu kontribusi Kalimantan Timur ke pemerintah pusat," kata Irianto Lambrie.

Irianto menjelaskan, Rp 960 miliar yang diterima Kaltim dari APBN di 2011, dipastikan belum memenuhi harapan yang diinginkan Pemprov Kalimantan Timur.

"Rp 960 miliar itu cuma untuk Pekerjaan Umum di sektor pembangunan dan perawatan jalan negara yang ada di Kalimantan Timur sampai ke daerah perbatasan dengan Malaysia," ujar Irianto.

Irianto pun membenarkan, banyak jalan negara di Kalimantan Timur, dalam kondisi rusak parah disebabkan banyak dilalui kendaraan alat berat yang melampaui beban maksimal.

"Di Kaltim, tidak ada jalan negara kelas I karena jalan yang ada hanya kelas III maksimal 8 ton. Tidak seperti di pulau Jawa dan Sumatera," tambah Irianto.

"Kontribusi kita ke pusat dengan yang kita peroleh (Rp 960 miliar), belum sebanding. Paling tidak, setiap tahunnya minimal Rp 1 trilun," tutupnya.

(dnl/dnl)