Solo Dijadikan Pelopor Program Pembenahan Pedagang Tradisional

Solo - Kota Solo ditetapkan sebagai pilot project program pembenahan daerah kumuh di perkotaan melalui penataan PKL yang telah disepakati oleh tiga kementerian. Setelah Solo, dua kota lain yang akan segera menyusul menjadi pelopor pembenahan adalah Kota Medan dan Makassar.

Pelaksanaan program tersebut akan direalisasikan pada bulan Juli mendatang. Program pembenahan daerah kumuh di perkotaan ini merupakan hasil nota kesepahaman antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Negara Koperasi dan UKM.

"Solo dijadikan pilot project karena pemerintah daerah setempat dinilai mampu memberikan kepedulian terhadap penataan daerah kumuh melalui penataan PKL. Program ini pertama kali akan dilaksanakan di Solo, kemudian disusul Medan dan Makassar," ujar Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan Kemendag, Rahayubudi, kepada wartawan di Solo, Senin (28/3/2011).

Melalui program tersebut, kata Rahayu, setiap daerah akan dilakukan inventarisasi daerah kumuh terutama untuk keberadaan pedagang yang berada di luar pasar tradisional. Setelah diinventarisasi, para pedagang di daerah kumuh akan diberi pelatihan dan dari Kemenneg Koperasi dan UKM. Selanjutnya mereka akan didorong membentuk koperasi.

"Selama ini pemerintah di daerah hanya peduli terhadap pembangunan fisik pasar tanpa memperhatikan pembangunan manajemen pedagangnya. Padahal pembenahan manajemen adalah kunci penataan pedagang di pasar tradisional. Dengan pembenahan manajemen pedagang tersebut, diharapkan pasar tradisional bisa bersaing dengan pasar modern," lanjutnya.

Ditambahkannya, secara umum manajemen pasar tradisional di Indonesia belum bagus. Di Jakarta misalnya, sejumlah pasar tradisional belum terurus dengan baik. Sedangkan di beberapa kota lainnya, seperti di Solo dan Yogyakarta, dinilainya sudah cukup baik.

"Selama ini Kementerian Perdagangan telah memberikan pelatihan terhadap pedagang tradisional di Solo. Dengan pelatihan itu para pedagang diharapkan bisa lebih peduli terhadap konsumen, memiliki integritas dan jujur dalam berdagang serta memiliki jiwa kewirausahaan. Ini penting karena selama ini mereka dipandang kurang memiliki inovasi," kata Rahayubudi.

Sementara itu, Walikota Surakarta, Joko Widodo, menegaskan pihaknya tidak akan memberikan ijin bagi pendirian pasar modern baru di Solo. Larangan itu diharapkan menjadi proteksi dan memberi kesempatan bagi pasar tradisional untuk berbenah agar mampu bertahan dan bersaing di tengah perubahan jaman.

(mbr/qom)