.webp)
Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan realisasi kenaikan gaji pejabat negara masih perlu pembahasan lebih lanjut.
"Ada proses yang masih dijalankan. Dalam proses tersebut masih ada forum yang masih dijelaskan untuk bisa dibicarakan," ujar Agus saat ditemui di Kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (28/3/2011).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada rencana untuk melakukan presentasi dulu di tim reformasi birokrasi. Presentasi ini dilakukan untuk mendapatkan persetujuan. Hasil dari presentasi ini nantinya, bisa disetujui, namun bisa juga tidak disetujui," ujarnya.
Setelah presentasi, pembahasan tersebut akan naik ke tingkat Wakil Presiden, kemudian terakhir di Presiden. "Setelah itu baru ke kantor Wapres baru Presiden," ujarnya.
Agus berharap presentasi di hadapan Tim Reformasi Birokrasi tersebut dapat terlaksana pada tahun ini.
"Sedang minta jadwal. Saya lagi meminta jadwal, kalo bisa segera pasti dalam waktu dekat, ya tahun ini," pungkasnya.
Dihubungi terpisah, Ketua Badan Anggaran DPR Melchias Marcus Mekeng mengatakan gaji anggota DPR sampai saat ini belum dinaikkan, sama seperti gaji pejabat negara lain.
Melchias mengaku sepanjang dirinya menjadi anggota DPR dan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan baik di Komisi XI maupun Badan Anggaran, tidak pernah ada pembahasan mengenai kenaikan gaji pejabat dan anggota DPR.
"Gaji nggak pernah dibahas di DPR," ujarnya.
Untuk itu, Melchias mengaku pasrah. Menurutnya, masalah kenaikan gaji pejabat dan DPR itu sedang dalam kajian dan sedang dicari waktu yang tepat.
"Mengkaji waktunya, besarannya, kita nggak usah terlalu khawatir," katanya.
Bagi Melchias, yang terpenting adalah kenaikan gaji PNS, TNI/Polri yang berpenghasilan rendah. "Yang penting PNS-PNS gaji di bawah berikan dulu. Pejabat nanti saja," ujarnya.
Ketika ditanya apakah cukup dengan gaji yang diterimanya saat ini, Melchias mengaku masih aman.
"Ya diaman-amanin saja, manusia nggak pernah ngerasa cukup, dikasih 1 minta 2, dikasih 2 maunya 3," kelakarnya.
(nia/dnl)
