Dekopin Dinilai Tak Berperan, Koperasi Satu per Satu Mati

Jakarta - Kehadiran Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) yang kini dipimpin Nurdin Halid dinilai tidak berperan apa-apa. Koperasi-koperasi justru berguguran karena tidak adanya peran Dekopin untuk mengembangkannya.

Penuturan itu disampaikan oleh Ketua II Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) Sutaryo. Ia mengungkapkan, saat ini saja, dari lima induk koperasi perajin tahun tempe di Jakarta hanya satu yang masih aktif.

"Nggak setuju, saya paling nggak setuju dengan Nurdin Halid, yang memimpin koperasi itu adalah orang yang harus mengerti koperasi," kata Sutaryo kepada detikFinance, Kamis malam (31/3/2011).

Ia mengatakan walaupun Gakoptindo belum masuk Dekopin, namun dahulunya saat koperasi tahu tempe masuk dalam wadah induk koperasi tahun tempe (inkopti) sempat bergabung dengan Dekopin. Namun kenyataannya saat ini banyak koperasi tahu tempe yang gulung tikar atau mati suri.

Sutaryo menilai keberadaan Dekopin hingga kini kurang berperan terhadap koperasi tahu tempe di berbagai wilayah termasuk Jakarta. Bahkan dengan tegas ia mengatakan Dekopin tak memberikan kontribusi.

"Kita lihatnya begini, kalau memang Dekopin peranannya masuk, nggak akan banyak yang mati koperasi-koperasi, di Jakarta saja yang aktif cuma di Jakarta Selatan," katanya.

Dikatakannya  para koperasi tahu dan tempe harus berjuang sendirian dan bersaing dengan pemodal besar dalam hal perdagangan kedelai. Saat ini saja, perbedaan harga Rp 100 per Kg membuat para perajin lebih memilih ke para pedagang di luar koperasi. Koperasi tahu tempe yang masih aktif di Jakarta  hanya di Jakarta Selatan yang mampu memutar bisnis kedelai 1000 ton per bulan.

"Begitu 1998 dilepas oleh Bulog adanya perdagang bebas, para pengurus koperasi tak bisa bersaing, akhirnya bisnisnya dicaplok bisnisnya jadi lahan orang lain, bukan koperasi, koperasinya nggak bisa bersaing," katanya.

Padalah menurut mantan Ketua Dekopin Adi Sasono, Benny Pasaribu, Dekopin mendapatkan dana dari APBN yang cukup besar. Benny mengungkapkan, setiap tahun uang yang dikucurkan ke Dekopin sangat besar rata-rata diatas Rp 70 miliar. Anggaran yang diterima Dekopin dari APBN pada 2006 sebesar Rp 21 miliar, Rp 70 miliar pada 2007, Rp 68 miliar pada 2008, dan Rp 50 miliar di 2009.

"Itu tadi menurut saya hanya mengurus birokrasi dan perkantoran, hanya bolak-balik, akarnya dari koperasi itu tak tersentuh," kata Benny kepada detikFinance.

Seperti diketahui, Nurdin Halid menduduki kursi Ketum Dekopin periode 2009-2014. Nurdin sebelumnya telah menjabat sebagai Ketua Dekopin periode 1999-2004. Kepemimpinan Nurdin sempat 'tergusur' karena yang bersangkutan terjerat kasus korupsi.

Tahun 2004 ia terjerat kasus korupsi, Dekopin dipimpin oleh Plt yakni Sri Edi Swasono. Nurdin Halid kembali terpilih kembali menjadi Ketua Umum Dekopin (2009-2014) hasil rekonsiliasi dua kubu (Adi Sasono vs Nurdin Halid) yang difasilitasi Menteri Negara Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan di pertengahan Desember 2009 lalu. Pengangkatan Nurdin ini mengakhiri dualisme kepemimpinan Dekopin selama 4 tahun.

(hen/qom)