Sinkronkan Kebijakan, Kadin Gaet 7 Kementerian dan Lembaga

Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) melakukan kerjasama dengan dengan 7 Kementerian dan lembaga setingkat Kementerian. Penandatanganan nota kesepahaman tersebut diharapkan bisa membuat kebijakan ekonomi bisa lebih sinkron.

"Serta terjadi sinergi pula kebijakan ekonomi pemerintah dengan peran swasta dalam pembangunan," ujar Ketua Umum Kadin Suryo B Sulisto dalam Pembukaan Rapimnas Munas Kadin, di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta, Jumat (1/4/2011).

MoU tersebut ditandatangani langsung antara Kadin dan Kementerian bersangkutan. MoU tersebut yakni :

1. Kadin - Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, tentang Kesepahaman Untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tertinggal
2. Kadin - Kementerian Kelautan dan Perikanan, tentang Kesepahaman Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
3. Kadin - Kementerian Luar Negeri, tentang Kerjasama Peningkatan Perdagangan dan Investasi, serta Pengembangan Kapasitas dan Kelembagaan Dunia Usaha
4. Kadin - Kementerian Lingkungan Hidup, tentang Kemitraan Strategis Untuk Mengelola dan Melindungi Lingkungan Hidup Indonesia
5. Kadin - Kementerian Perindustrian, tentang Kesepahaman Pengambangan dan Penguatan Industri Nasional, yang terkait daya saing produk Indonesia, penyediaan lapangan kerja, pengembangan kewirausahawan untuk industri UMKM, penyelamatan dampak FTA serta mendorong Peningkatan Produk Dalam Negeri
6. Kadin - BKPM, tentang Kesepahaman Koordinasi Pengembangan Potensi, Penanaman Modal, Pemberdayaan Usaha dan Promosi Daerah
7. Kadin - Kementerian Perdagangan, tentang Peningkatan Koordinasi Untuk Memajukan Perdagangan Indonesia

Dalam pembukaan Munas Kadin, Suryo mengatakan pemberdayaan daerah kuncinya terletak pada infrastruktur dan investasi. Oleh karena itu, lanjut Suryo, Kadin akan mendiskusikan dalam Rapimnas pelbagai tantangan yang dihadapi dalam peningkatan konektivitasbaik intra-island, inter-siland hingga internasional.

"Perluasan pembangunan ekonomi nasional hanya dapat tercapai apabila kendala konektivitas berhasil diatasi," tuturnya.

"Kadin menghargai upaya pemerintah dalam percepatan konektivitas melalui berbagai cara seperti skema PPP dan mengharapkan pemerintah untuk segera mengeluarkan kebijakan stiulus diantaranya berupa insentif maupun penurunan suku bunga," imbuh Suryo.

(dru/qom)